Studium General Program Doktor Ilmu Hukum UMS Bahas UU Ciptaker dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (PDIH FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan stadium general. Dalam kegiatan tersebut, FH UMS bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah.

Stadium general itu dilangsungkan secara hybrid di Ruang Seminar Gedung Pascasarjana UMS dan Zoom Meeting dengan tema “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Berkelanjutan” pada Selasa (28/2).

Diskusi tersebut menghadirkan tiga guru besar dari bidang hukum, yakni : 

1. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. dari UMS
2. Prof. Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. dari Universitas Brawijaya
3. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. dari Universitas Padjajaran

Studium general yang diadakan oleh PDIH UMS selalu membahas persoalan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kali ini, pemateri memaparkan materi tentang kebijakan sumber daya alam, kebijakan agraria, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Prof. Rachmad dalam diskusinya menyimpulkan bahwa kebijakan tata kelola sumber daya alam berada dalam kondisi krisis karena mengabaikan Pancasila dan Al-Qur’an.

“Kondisi eksisting kebijakan tata kelola sumber daya alam saat ini menghadapi situasi krisis dan situasi anomali, karena mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila, Al-Qur’an, serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Adapun Ketua PDIH UMS, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa kegiatan diskusi ini ditujukan untuk menambah wawasan para akademisi dan masyarakat luas tentang sumber daya alam.

“Kegiatan ini sebenarnya untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa atau akademisi, tidak hanya UMS tapi masyarakat luas, karena ini menyangkut masalah sumber daya alam dan lingkungan. Itu merupakan persoalan-persoalan yang sifatnya sekarang terus muncul di media,” jelas Prof. Absori.

Dia juga menjelaskan Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah (LBHMu) turut mendampingi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan seperti yang terjadi di Desa Bener, Purworejo.

“Muhammadiyah mengadakan pendampingan kepada masyarakat supaya hak-haknya dipenuhi, karena di situ menyangkut masalah pertambangan, eskploitasi kawasan karst, serta menyangkut masalah lingkungan. Nah, kalau tidak didampingi kasian mereka berjuang sendirian,” terang Kaprodi PDIH UMS itu. (Maysali/Humas)