• Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, hakikat, ragam, dan model sistem politik serta teori pembagian lembaga kekuasaan dalam suatu negara (C2).
• Mahasiswa mampu menilai pelaksanaan fungsi, peran, dan wewenang lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Yudisial di Indonesia (C3).
• Mahasiswa mampu mengukur keberhasilan berjalannya suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia (C4).
• Mahasiswa mampu membandingkan antara sistem kerja politik berbagai negara dengan Indonesia dilihat dari definisi, fungsi, dan cara kerja partai politik (C5).
• Mahasiswa mampu merangkum perjalanan partai politik di indonesia yang didalamnya menerangkan hubungan kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik dalam menjalankan etika politik (C6).

1.       Pengantar perkuliahan Sistem Pemerintahan Indonesia

2.       Definisi dan objek ilmu pemerintahan

3.       Ruang lingkup kajian Sistem Pemerintahan Indonesia

4.       Ragam bentuk dan sistem pemerintahan

5.       Dasar teori Sistim Pemerintahan Indonesia ; teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusi.

6.       Konsep otonomi daerah dan otonomi desa

7.       Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

8.       Mengidentifikasi landasan yuridis pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

9.       Mengidentifikasi Peraturan Perundang Undangan Pemda dan Desa

10.   Birokrasi pemerintah (Kementerian negara, LPND dan Organisasi ekstra structural)

11.   Konsep kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa) dalam NKRI

12.   Konsep pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

13.   Pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

14.   Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

1. partisipasi
2. tes tertulis