UMS Nyatakan 8 Poin Maklumat Kembalikan Moral Demokrasi Bangsa

Pelanggaran moral dan etika demokrasi yang terjadi jelang Pemilu 2024 kian memundurkan jalan demokrasi bangsa. Manuver elit politik yang tidak netral telah menggerakkan institusi akademik untuk “turun gunung” sebagai wujud keprihatinan pada masa depan Indonesia. 

Moralitas demokrasi yang terus terdegradasi membuat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bergerak menyatakan Maklumat Kebangsaan, seruan untuk kembali menegakkan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Maklumat Kebangsaan dibacakan langsung Guru Besar Fakultas Hukum UMS Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. di Gedung Induk Siti Walidah, Senin (5/2/2024). 

Sebelumnya, Rektor UMS, Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, melalui Maklumat Kebangsaan, UMS mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menyadari pentingnya pemilu yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral. 

“Kita semata-mata mengajak kepada seluruh penyelenggara negara dan pemilu agar kembali sadar bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral,” tutur Sofyan.

Sofyan mengatakan persoalan ini bukan tentang benar dan salah, melainkan persoalan moral dan etika. Menurutnya, jika etika dan moral tidak dilakukan dalam demokrasi, maka ini merupakan suatu masalah yang besar.

“Kalau dalam pelaksanaan demokrasi kita tidak mencerminkan suatu keadilan, tidak menjunjung tinggi nilai etika, maka ini menggariskan suatu masalah besar,” tegas Sofyan. “Sesuatu yang benar belum tentu beretika.”

Dalam Maklumat Kebangsaan itu, sivitas akademika UMS mengajak Presiden Jokowi dan elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan. 

Maklumat itu juga menekankan presiden dan jajarannya untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan amanah yang diemban dalam sumpah jabatan presiden. 

Maklumat Kebangsaan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini, utamanya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, maka terlihat dengan jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Penyelenggara Negara yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar itu, Kami warga Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta menyerukan Maklumat Kebangsaan sebagai berikut:

1. Para elit politik yang tengah berkontestasi dalam pemilihan umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia;
2. Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;
3. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan/atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan;
4. Penyelenggaraan pemilihan umum (KPU, BAWASLU, dan DKPP) dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan imparsialitas agar terwujud pemilihan umum yang LUBER, JURDIL, dan demokratis;
5. Aparatur sipil negara dan TNI-POLRI untuk tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara yang berkewajiban melayani seluruh rakyat tanpa kecuali;
6. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan sumpah jabatan sebagai presiden, serta menghentikan praktik politik dalam pemilihan umum yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis;
7. Seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keutamaan serta saling menghormati pemilihan masing-masing;
8. Seluruh rakyat untuk menolak praktik politik uang dalam bentuk apa pun, termasuk menolak penggunaan keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial. 

Maklumat kebangsaan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan Indonesia yang demokratis, bermartabat, dan berkemajuan. 

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva