• Mahasiswa mampu mengemukakan pengantar perkuliahan, definisi, objek ilmu serta ruang lingkup kajian Sistem Pemerintahan Indonesia
• Mahasiswa mampu mengkonsepkan dasar teori Sistim Pemerintahan Indonesia ; teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusi, Konsep otonomi daerah dan otonomi desa serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa
• Mahasiswa mampu mengumpulkan landasan yuridis pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan Peraturan Perundang Undangan Pemda dan Desa yang digunakan pada birokrasi pemerintah (Kementerian negara, LPND dan Organisasi ekstra structural)
• Mahasiswa mampu memerinci konsep kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa) dalam NKRI serta konsep pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)
• Mahasiswa mampu mempresentasikan pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

1.       Pengantar perkuliahan Sistem Pemerintahan Indonesia

2.       Definisi dan objek ilmu pemerintahan

3.       Ruang lingkup kajian Sistem Pemerintahan Indonesia

4.       Ragam bentuk dan sistem pemerintahan

5.       Dasar teori Sistim Pemerintahan Indonesia ; teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusi.

6.       Konsep otonomi daerah dan otonomi desa

7.       Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

8.       Mengidentifikasi landasan yuridis pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

9.       Mengidentifikasi Peraturan Perundang Undangan Pemda dan Desa

10.   Birokrasi pemerintah (Kementerian negara, LPND dan Organisasi ekstra structural)

11.   Konsep kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa) dalam NKRI

12.   Konsep pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

13.   Pelaksanaan pelayanan umum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

14.   Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

1. partisipasi
2. tes tertulis