Infrastruktur Berkelanjutan Cegah Banjir Berkepanjangan

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 menempatkan Jawa Tengah pada peringkat keempat dari sepuluh provinsi dengan jumlah bencana banjir terbanyak. Laporan yang dipublikasikan dalam Goodstats.id itu menyebut terdapat 95 kasus banjir di Jawa Tengah sepanjang tahun 2023.

Potensi banjir di Jawa Tengah sebenarnya bukan barang baru. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Purwanti Sri Pudyastuti, S.T., M.Sc. dan Ir. Isnugroho, CES., merangkumnya dalam book chapter berjudul “Flood Risk and Urban Sustainability in A Developing Country”. Dia menyebutkan tahun 1966, Kota Solo mengalami banjir hebat yang menjebol tanggul Sungai Bengawan Solo. Banjir kemudian menggenang hingga ke kawasan Gladak.

Banjir hebat juga terjadi pada tahun 2007. Tercatat sebanyak 91 kasus banjir melanda Jawa Tengah, mengakibatkan 1.337 korban meninggal dunia dan merusak berbagai infrastruktur meliputi 211.159 rumah, 635 km jalanan, dan 16 jembatan. 

Rekor jumlah banjir tertinggi di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2016 yakni 521 bencana banjir. Banjir tidak hanya mengganggu infrastruktur rumah, tetapi juga fasilitas publik lain seperti saluran irigasi, lahan pertanian, terminal, hingga stasiun.

“Banjir itu pasti membawa dampak dan dampaknya ke banyak sektor. Salah satu dampaknya adalah infrastruktur urban. Contohnya saja banjir Semarang yang mengganggu perjalanan kereta api di Stasiun Semarang Tawang,” ujar Purwanti, “Dampaknya tidak hanya ke transportasi, tetapi juga arus distribusi barang.”

Jawa Tengah karib dengan tiga jenis banjir, yakni pluvial flooding (banjir di perkotaan akibat limpasan air hujan yang tidak dapat ditampung saluran drainase), fluvial flooding (banjir yang disebabkan curah hujan di hulu dan luapan sungai), dan coastal flooding (banjir di pesisir pantai disebabkan oleh cuaca ekstrem di lepas pantai).

Menurut Purwanti, beberapa faktor yang membuat risiko banjir di Jawa Tengah cukup tinggi adalah masalah pada drainase, pembangunan tidak berwawasan lingkungan, hingga land subsidence atau penurunan muka tanah. 

Sistem drainase merupakan infrastruktur vital di wilayah perkotaan. Drainase diperlukan untuk mengalirkan limpasan air hujan dan mengurangi genangan air di jalanan. Sayangnya, tidak semua daerah mempunyai jaringan drainase yang baik. Bahkan buruknya perawatan drainase yang sudah dibangun dapat memicu tingginya sedimentasi pada saluran drainase. Hal ini akan membuat kapasitas air dalam drainase menjadi berkurang.

Purwanti menekankan masyarakat yang hendak membangun bangunan harus menaruh perhatian pada saluran air untuk mengalirkan genangan air hujan.

“Memang PR besarnya adalah infrastruktur di setiap daerah (di Jawa Tengah) tidak bisa disamaratakan. Bisa saja infrastrukturnya sudah bagus tapi operasi dan pemeliharaannya kurang bagus,” kata dia.

Dia mengatakan, infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jawa Tengah. “Kalau kita sudah tahu punya potensi banjir dan dampaknya bermacam-macam, maka aspek keberlanjutan harus dikedepankan,” imbuhnya.

Tulisan Purwanti dan Isnugroho yang dimuat ke dalam buku Handbook of Flood Risk Management in Developing Countries itu, menguraikan pentingnya infrastruktur berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir di Jawa Tengah. 

Terdapat tiga jenis infrastruktur berkelanjutan yang dapat dibangun pemerintah untuk mengurangi risiko banjir, seperti membangun embung atau kolam penampungan air hujan, membangun sumur resapan, hingga membangun hutan mangrove di pesisir pantura Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah terdapat 16 buah waduk yang sudah dibangun. Sebagian besar merupakan waduk serbaguna untuk pengendalian banjir, perikanan, dan penyediaan air irigasi, serta pembangkit listrik tenaga air. 

Sumur resapan juga menjadi solusi karena berfungsi menampung air hujan dan meresapkan air ke dalam tanah. Namun, Purwanti mengatakan khusus sumur resapan, tidak semua daerah bisa dibangun sumur resapan. "Apalagi di daerah pantai, karena daerah pantai itu dataran rendah tempat bermuaranya sungai. Sumur resapan lebih cocok di dataran yang lebih tinggi,” tegas dia.

Selain mencegah banjir di daratan, penanaman hutan bakau atau mangrove menjadi solusi untuk mencegah banjir rob di wilayah pesisir utara. Purwanti menekankan pentingnya menanam tanaman bakau atau mangrove barrier di pantai utara Jawa Tengah untuk mengurangi risiko banjir rob. 

Banjir rob juga menjadi langganan tahunan di Jawa Tengah. Dosen lulusan  Loughborough University itu menyebut faktor penyebab banjir rob di pesisir pantura Jawa Tengah antara lain arus pasang air laut, penurunan muka tanah di pesisir utara, dan perubahan iklim. 

Melansir Kompas.com, Rabu (24/04/2024), penurunan muka tanah di Jawa Tengah mencapai 20 cm per tahun.

“Salah satunya akibat penggunaan air tanah yang tidak terkontrol. Air tanah disedot terus maka permukaan tanahnya menjadi turun dan risiko banjirnya naik. Perubahan iklim juga jadi penyebabnya dan sudah banyak penelitian yang mengatakan demikian,” jelas dosen Teknik Sipil UMS itu.

Namun, Purwanti dan Isnugroho dalam tulisannya menyebut, Jawa Tengah dihadapkan pada tiga tantangan untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan.

Pertama, aspek lingkungan terkait kurangnya data hidrologi dan data hidrolik. Meskipun terdapat banyak stasiun pengukur curah hujan di Provinsi Jawa Tengah, banyak di antaranya yang tidak berfungsi dengan baik. Alat pengukur ketinggian air yang jarang dikalibrasi juga mengganggu ketersediaan data hidrolik di provinsi ini. 

Kedua, aspek politik di mana tidak adanya kebijakan yang berkesinambungan antarpemimpin daerah yang membuat kebijakan pengendalian banjir tidak bisa berkelanjutan. 

Ketiga, aspek sosial yang membuat Jawa Tengah dihadapkan pada masalah sosial kompleks. Hal ini disebabkan penduduk Jawa Tengah yang beragam agama, etnis, ras, suku, latar belakang ekonomi, hingga latar belakang pendidikan. 

Penanganan banjir di Jawa Tengah semakin menantang manakala pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Tengah masih buruk. Sebagian besar sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah terbuka dan beberapa masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan saluran drainase.

Mengatasi risiko banjir di Jawa Tengah tidak cukup dengan membangun infrastruktur berkelanjutan. Perlu sinergi antardaerah, lembaga, maupun instansi untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko banjir. 

Manajemen risiko banjir di Jawa Tengah sebenarnya sudah diterapkan selama puluhan tahun. Hal ini didukung empat faktor, mulai dari kehadiran badan penanggulangan bencana di level provinsi maupun kota/kabupaten, gerakan pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas, solidaritas masyarakat, dan dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir. 

Sayangnya, masih ada beberapa kelemahan dari pola manajemen risiko banjir yang selama ini diterapkan. Purwanti menggarisbawahi enam poin, meliputi:

• Terlalu banyak lembaga yang kurang koordinasi dan kerja sama
• Kurangnya data hidrologi dan hidrolika di beberapa daerah tangkapan air
• Padatnya penduduk di daerah rawan banjir, misalnya di Semarang dan daerah pesisir utara lainnya di Provinsi Jawa Tengah
• Pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan sebagian sungai menjadi tempat pengumpulan sampah dan sampah sehingga menurunkan kapasitasnya
• Permasalahan sedimentasi pada beberapa waduk yang berfungsi sebagai pengendali banjir
• Kurangnya kesadaran dan kurangnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Menurut Purwanti, pengelolaan risiko banjir memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan upaya struktural dan nonstruktural yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Pendekatan struktural itu secara teknis dengan membangun bangunan untuk mengurangi risiko banjir, seperti membangun jaringan drainase, melakukan perawatan jaringan drainase dari sedimen dan sampah, atau membangun room for river.” jelasnya. “Daerah bantaran sungai bisa dibebaskan dari bangunan liar.” 

Sedangkan upaya nonstruktural yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko banjir dengan memberikan edukasi pembangunan sumur resapan, edukasi seputar wilayah bantaran sungai yang steril dari pemukiman penduduk, hingga melakukan relokasi warga yang menghuni wilayah rawan banjir. 

Upaya mengevakuasi warga di lokasi berisiko banjir sebetulnya kerap diupayakan pemerintah. Sayangnya, upaya ini masih nihil hasil sebab penolakan terus berdatangan dari warga sekitar.

“Sebetulnya sudah ada aturan untuk mengevakuasi warga, terutama yang tinggal di pesisir. Hanya saja, warga menolak. Ada aspek sosio-ekonomi yang harus diperhatikan,” tutur Purwanti. 

Aspek sosio-ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian warga. Sebab, bila warga direlokasi harus dibarengi dengan solusi mata pencaharian pengganti di tempat tinggal yang baru. Pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang sebelum merelokasi warga di daerah rawan banjir. Apakah para calon kepala daerah akan "menjual" polemik ini di kontestasi Pilkada 2024 nanti? mari kita nantikan bersama.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva