Musim Kemarau 2026 dan Krisis Air yang Berulang

Musim kemarau 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode yang patut diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino berpotensi bertahan hingga awal kuartal I 2027, dengan peluang mencapai kategori kuat. Bersamaan dengan itu, terdapat potensi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026 yang diperkirakan memperparah kondisi kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

Merujuk pewartaan Tirto, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan pemantauan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan indeks Nino 3.4 telah melampaui ambang batas kategori El Nino kuat. Di sisi lain, peluang terjadinya IOD positif pada paruh akhir tahun juga meningkat. Kombinasi kedua fenomena tersebut berpotensi memicu kekeringan, meningkatkan suhu panas, serta mengurangi ketersediaan air bersih di berbagai daerah.

“Pesan mengenai dampak dari El Nino di Indonesia yang disampaikan oleh BMKG semenjak bulan Maret yang lalu, lalu di-reiterate bulan Mei yang lalu konsisten bahwa hujannya itu di bawah normal dan juga musim kemarau itu lebih panjang,” ujar Ardhasena, dikutip dari Tirto pada Rabu (19/8/2026).

Dikutip Kompas, dampak fenomena El Nino mulai dirasakan di sejumlah daerah di Solo Raya.  Di Boyolali, 7 desa telah mengalami kekeringan dan mulai menerima bantuan air bersih.  Sementara Sukoharjo memprediksi jumlah wilayah terdampak akan terus bertambah hingga mencapai puncak pada Agustus-September 2026.  Adapun Sragen menetapkan 34 desa berstatus siaga darurat bencana kekeringan.

Sementara Tempo melaporkan, persoalan air bersih bahkan mulai dirasakan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek strategis nasional yang tengah menjadi fokus pembangunan pemerintah. Menyusutnya embung, kolam penampungan, dan sungai-sungai kecil di Kecamatan Sepaku menyebabkan pasokan air berkurang. Akibatnya, mobil tangki harus mendistribusikan air untuk memenuhi kebutuhan warga sekaligus menopang aktivitas pembangunan di kawasan inti IKN.

Menurut dosen Klimatologi, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Drs. Yuli Priyana, M.Si., fenomena El Nino bukanlah satu-satunya penyebab krisis air yang berulang setiap musim kemarau. Ia menilai masyarakat kerap keliru menyalahkan cuaca semata, padahal akar persoalannya jauh lebih kompleks.

“Musim kemarau 2026 ini sebetulnya hanya salah satu pemicu, akar persoalannya ya menurunnya daya dukung lingkungan akibat alih fungsi lahan dan dampak perubahan iklim yang mengganggu siklus hidrologi,” kata Yuli saat ditemui di ruangannya, Rabu (19/8/2026).

Menurut Yuli, secara klimatologis Indonesia memang memiliki karakter musim kemarau yang dipengaruhi oleh sistem monsun Asia-Australia. Pada periode Mei hingga September, gerak semu matahari berada di Belahan Bumi Utara sehingga terbentuk pusat tekanan udara tinggi di Australia dan tekanan rendah di Asia.

“Kondisi ini membuat angin bertiup dari Australia menuju Asia melewati Indonesia. Karena berasal dari Benua Australia yang relatif kering dan hanya melewati lintasan laut yang pendek, massa udara yang dibawa memiliki kelembapan sangat rendah,” tambahnya. Akibatnya, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia menurun dan memasuki musim kemarau.

Selain dipengaruhi monsun, musim kemarau di Indonesia juga semakin berat ketika fenomena El Nino terjadi. Yuli menjelaskan, El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah menghangat sehingga menggeser sirkulasi atmosfer global atau Walker Circulation. Dampaknya, pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia berkurang drastis.

“Akibatnya terjadi penurunan massa udara lembap di atas Indonesia sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah laporan ilmiah, termasuk proyeksi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), menunjukkan perubahan iklim menyebabkan wilayah beriklim monsun seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi Selatan berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih ekstrem.

Penyebab lainnya juga berasal dari rusaknya sistem penyimpanan air di daratan. Ia menjelaskan alih fungsi lahan secara besar-besaran menjadi kawasan permukiman, industri, maupun jalan berlapis beton telah menutup pori-pori tanah.

Laporan Kementerian ATR/BPN mencatat seluas 2,9 juta hektare kawasan hutan di Indonesia mengalami alih fungsi secara parsial selama 20 tahun terakhir (2005-2025). Alih fungsi sebagian besar didominasi oleh sektor perkebunan seperti kelapa sawit, tebu, dan karet, serta infrastruktur.

Ketika hujan turun, air tak lagi meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan menuju sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, kemampuan infiltrasi tanah terus menurun. Padahal infiltrasi berperan penting mengisi akuifer yang menjadi sumber aliran dasar (baseflow) sungai saat musim kemarau.

“Pas musim hujan airnya nggak tersimpan dengan baik di dalam tanah, akibatnya pas kemarau, cadangan air cepat habis. Sungai dan mata air jadi kering jauh sebelum musim kemarau berakhir,” terang Yuli. 

Padahal air bersih menjadi indikator yang paling nyata dari terganggunya siklus hidrologi. Di Jawa Tengah sendiri, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain kawasan Pegunungan Selatan, lereng Merapi, Boyolali bagian utara, Klaten, Sukoharjo bagian selatan, Grobogan, Blora, Purworejo, Tegal, hingga wilayah Gunungkidul.

“Kekeringan ini kan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi meteorologi, hidrologi, geologi, hingga perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh proyek pembangunan berskala besar, termasuk IKN, yang perlu tetap menjaga kawasan resapan air,” kata dia.

Dampak perubahan iklim perlahan mengubah wajah musim di Indonesia. Yuli mengatakan, kenaikan suhu global telah memengaruhi pola sirkulasi atmosfer sehingga distribusi hujan menjadi semakin tidak menentu.

Akibatnya, musim hujan dan musim kemarau tak lagi berlangsung sesuai pola yang selama ini dikenal masyarakat. Fenomena tersebut membuat sebagian wilayah menghadapi hujan sangat lebat dalam waktu singkat, tetapi kemudian mengalami periode kering yang lebih panjang.

Solusi krisis air tak cukup hanya mengandalkan distribusi bantuan air bersih ketika kemarau datang. Yuli menekankan strategi jangka panjang harus diarahkan pada upaya mempertahankan air hujan agar tetap berada di daratan selama mungkin.

“Prinsip yang perlu diterapkan ialah slow, spread, and sink, yakni memperlambat aliran air, menyebarkannya ke berbagai area resapan, lalu memasukkannya kembali ke dalam tanah,” jelas dia.

Di kawasan hulu, upaya yang perlu diperkuat meliputi restorasi DAS melalui reforestasi, pembangunan terasering, rorak, serta bangunan konservasi tanah dan air.

“Sementara di kawasan perkotaan, konsep kota spons dapat diterapkan melalui penggunaan paving berpori, taman hujan, ruang terbuka hijau, serta pembangunan sumur resapan dan sumur injeksi untuk mengisi kembali akuifer,” ujarnya.

Yuli juga mendorong penerapan sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di setiap bangunan agar air hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nonkonsumsi, seperti mencuci, menyiram tanaman, maupun kebutuhan sanitasi.

Selain pendekatan teknis, kebijakan tata ruang juga harus diperkuat. “Krisis air bersih bukan semata-mata bencana alam, melainkan lebih banyak dipicu oleh aktivitas manusia. Jika tata kelola lingkungan diperbaiki, kemampuan alam menyimpan air akan pulih sehingga risiko kekeringan dapat dikurangi,” pungkasnya.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva