UMS Sudah Terapkan Kebijakan Lulus Tanpa Skripsi Sejak 2,5 Tahun Lalu

Source: YouTube KEMENDIKBUD RI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan regulasi baru tentang syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana (S1) dan diploma (D4) di Indonesia yang tak lagi menulis skripsi.  Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim dalam Diskusi Merdeka Belajar Episode ke-26 melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI, Selasa (29/8). 

Menanggapi regulasi baru tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik UMS, Prof. Harun Djoko Prayitno, M.Hum. mengungkapkan sesungguhnya UMS sejak 2,5 tahun yang lalu sudah menjalankan kebijakan kurikulum Outcome Based Education (OBE). Periode kepemimpinan sekarang ini, UMS sudah mengedepankan output dan outcome. Dengan menerapkan desain OBE, kompetensi holistik dan talenta inovasi bobotnya mencapai 65% sampai 70%.

“Jadi, mahasiswa UMS tidak harus membuat skrpsi. Pengganti skripsi bisa ditempuh mahasiswa lewat Pengembangan Talenta Inovasi Mahasiswa UMS, paper, konferensi, prosiding, HAKI, paten, dan teknologi tepat guna,” papar Wakil Rektor Bidang Akademik itu, Jumat (8/9).

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed. menanggapi regulasi baru ini yang menurutnya tidak baru lagi. 

“Menulis skripsi, tesis, maupun disertasi yang tidak lagi menjadi kewajiban sebetulnya sudah sejak lama diterapkan berbagai universitas di dunia, seperti: Malaysia, Turki, Australia, dan lainnya,” papar Prof. Abdul.

Menurutnya, banyak negara sudah tidak menjadikan skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan, di mana mahasiswa bisa menggantinya dengan kertas kerja atau produk ilmiah dalam bentuk lain yang bobotnya sama dengan skripsi. Begitu pula untuk tesis dan disertasi, mahasiswa diberikan beberapa opsi, salah satu yang cukup populer adalah jalur classwork. Dengan kata lain, mahasiswa program magister (S2) atau doktoral (S3) bisa memilih untuk lulus dengan jalur apa.

“Biasanya alasan yang krusial dengan kebijakan itu adalah kurangnya kemampuan penelitian mahasiswa. Tapi, argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat, karena setiap dosen memberikan tugas mata kuliah tertentu yang berbasis mini riset untuk menerapkan berbagai penelitian,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Abdul menerangkan kampus Muhammadiyah biasanya menugaskan mahasiswa melakukan community service sebagai bagian dari penerapan teori ke masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kreativitas dan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan strategi akademik atau menghindarkan mahasiswa dari keterlambatan studi karena pelulusan skripsi yang bermasalah.

“Sering kali ketika menulis tugas akhir, mahasiswa diobrak-abrik mentalnya, sehingga terjadi nuasa yang bukan akademik, malah menggambarkan birokratisasi dan sistem akademik yang kadang-kadang ‘menempatkan dosen sebagai figur yang harus diikuti mahasiswa’. Hal ini berdampak cukup serius terhadap proses bimbingan dan penulisan skripsi mahasiswa tingkat akhir,” tegas Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Ia juga menegaskan pendidikan harus tetap dijaga kualitasnya, dan untuk memenuhi kualitas itu tidak harus berbelit. Terlalu birokratis malah sering menjadi sebab mahasiswa gagal dalam menempuh masa studinya.

“Terkait Capaian Profil Lulusan (CPL) dibuat saja masing-masing kampus yang mencakup aspek teori pendidikan, kemudian dikaitkan dengan relevansi. Harapannya mahasiswa dapat berperan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” pungkasnya.

Dalam membentuk CPL, setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) selalu mengacu standar Pendidikan Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan akreditasinya. Seperti UMS yang sudah berakreditasi unggul dan berorientasi global, maka standar yang digunakan lebih tinggi dari standar nasional dan perlu mengacu perguruan tinggi mitra di luar negeri.