Mengukuhkan Pancasila Sebagai Laku di Bumi Kalimantan

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS) kemba melanjutkan roadshow Pancasila Sebagai Laku. Kali ini PSBPS menyambangi Kota Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. PSBPS menggelar Pelatihan Standardisasi bagi Dosen Pancasila di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), 13-15 Mei 2024.

Direktur eksekutif PSBPS, Dra. Yayah Khisbiyah, M.A., mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi profesional dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, khususnya seputar wawasan toleransi, keberagaman, dan keterampilan pedagogis. 

“Pelatihan ini dirancang untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan, terutama dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila,” ujar Yayah. 

Yayah Khisbiyah menyatakan Pancasila adalah kristalisasi kearifan lokal dan ideologi global. Sebab, Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa dengan nilai-nilai luhur dan visi luas sebagai arah masa depan bangsa.

Direktur PSBPS juga menekankan pentingnya meningkatkan kelentingan dan kewaspadaan perguruan tinggi terhadap intoleransi melalui penguatan harmoni sosial lintas budaya dan iman. 

“Program ini mengupayakan pengembangan lingkungan kampus yang inklusif, di mana mahasiswa dan sivitas akademika diberdayakan untuk memahami, menghormati, dan merayakan perbedaan, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap keragaman budaya dan agama,” tambah Yayah.

Program yang dilaksanakan dengan menggandeng Lembaga Bahasa dan Ilmu Pengetahuan Umum (LBIPU) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar agar kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila lebih optimal.

Perwakilan LBIPU UMS, Mohammad Thoyibi, dalam sesi pembukaan menyampaikan, temuan penelitian bahwa materi pembelajaran Pendidikan Pancasila masih dianggap tekstual, metode pengajaran dosen monoton, dan capaian pembelajaran terbatas pada perilaku. 

“Melalui pelatihan ini, diharapkan metode pembelajaran menjadi lebih interaktif, kritis-reflektif, dan andragogis dalam implementasinya,” ujar Thoyibi.

Thoyibi menyatakan standardisasi dosen pengajar Pancasila penting untuk pengembangan profesionalisme dosen sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dosen diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan proses, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, melakukan penelitian, melaksanakan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Rektor III UMKT, Drs. Suprayitno, M.Kes., menyambut baik kegiatan ini serta mengapresiasi kegiatan ini. “Kami menyambut kegiatan ini dengan baik dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan pelatihan ini,” kata Suprayitno dalam sambutannya. 

Ia menegaskan pentingnya penguatan Pendidikan Pancasila di tingkat universitas, terutama di wilayah Kalimantan Timur. Dia mencontohkan kondisi di UMKT di mana dua persen mahasiswanya adalah non-muslim (sekitar 50 mahasiswa).

Hal senada diungkapkan Rektor UMKT, Dr. Muhammad Musiyam, yang mendukung penuh program institusionalisasi dan standarisasi Pendidikan Pancasila di Kalimantan Timur. Menurut Rektor, meskipun Pancasila diakui sebagai falsafah dan fondasi keindonesiaan, penerapannya belum menjadi kebiasaan yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari.

Dia menegaskan salah satu tantangan besar pembumian nilai-nilai Pancasila adalah penelantaran sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rektor mengutip diksi yang kerap sering digunakan Prof. Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, ketika mengkritik inkonsistensi pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara Negara dalam mengimplementasikan Pancasila secara sistemik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai daerah. 

Hal itu membuat program RISP3TI menjadi sangat penting untuk membuka kesadaran dan membangun komitmen generasi muda sebagai pemimpin masa depan bangsa untuk mengubah tatanan struktur dan sistem yang masih belum sesuai dengan asas demokrasi kerakyatan yang termaktub dalam sila keempat,  dan asas keadilan sosial dalam sila kelima.

Disinggung mengenai alasan pemilihan Samarinda setelah Jakarta, Yayah menyebut masyarakat Samarinda terbiasa hidup berdampingan dengan beragam latar belakang. Menurutnya, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kondusif tanpa adanya kerusuhan. 

“Kalimantan Timur dengan dua kota besarnya, Samarinda dan Balikpapan memiliki potensi menjadi pusat budaya dan interaksi sosial masyarakat di masa depan,” terang dia.

Peserta dalam acara ini datang dari berbagai penjuru kota di Kalimantan. Mulai dari  Pontianak, Balikpapan, Tanah Grogot Paser, dan kota lainnya. Sebanyak sembilan universitas berpartisipasi dalam pelatihan ini, baik universitas negeri maupun swasta.

Penulis: Arief Maulana (PSBPS)

Editor: Gede