Komunikasi Publik Pejabat yang Ala Kadarnya

Komunikasi publik bukanlah sekadar menu pelengkap dalam pemerintahan. Di era media sosial, satu kalimat yang keluar dari mulut pejabat dapat menyebar dalam hitungan detik.

Mulutmu, harimaumu. Jika kata-kata yang terlontar dari mulut tak dijaga dan berujung blunder, itu bisa menjadi bumerang, meruntuhkan reputasi, hingga menurunkan kepercayaan publik. Tidak sedikit pernyataan pejabat yang akhirnya lebih diingat publik dibandingkan substansi kebijakan yang hendak disampaikan.

Komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto maupun sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih belakangan kembali menuai perhatian masyarakat. Penggunaan diksi yang kasar, bahasa yang dianggap kurang tepat, hingga sejumlah pernyataan yang kemudian memunculkan polemik ramai diperbincangkan di media sosial.

Terbaru saat Prabowo berpidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta, Sabtu (12/7/2026). Presiden melontarkan pernyataan bahwa pihak yang pesimis terhadap masa depan Indonesia dipersilakan mencari negara lain. “Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, marilah kita bersatu, mari kita kerja sama. Yang kuat bantu yang lemah,” ujar Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Blunder lain juga pernah terjadi ketika mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merespons tagar #KaburAjaDulu. “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi!” sebut Immanuel dalam wawancara terbuka bersama sejumlah media pada 17 Februari 2025 silam.

Bagi dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Yanti Amiliani, S.I.P., M.I.Kom., persoalan ini menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan seorang pejabat yang sedang membangun empati kepada masyarakat.

“Seorang pejabat adalah pembuat kebijakan yang keputusannya berdampak luas bagi masyarakat. Karena itu, ketika menyampaikan informasi, hal pertama yang harus ditunjukkan adalah sikap empati sehingga masyarakat merasakan keberpihakan pemerintah,” ujar Amilia, begitu sapaan akrabnya, Jumat (17/7/2026).

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan. Menurut Amilia, masyarakat tidak sekadar mendengar isi pesan, melainkan juga menangkap sikap yang tercermin melalui pilihan kata, intonasi, maupun cara penyampaian seorang pejabat publik.

Menurut Amilia, kejujuran menjadi karakter penting selanjutnya yang wajib dimiliki pejabat publik. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pesan yang jujur akan melahirkan konsistensi. Apalagi sekarang semua pernyataan terdokumentasi di media sosial. Publik sangat mudah membandingkan antara apa yang pernah diucapkan dengan apa yang dilakukan,” kata dia. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan inilah yang justru menjadi salah satu penyebab turunnya kredibilitas pejabat di mata masyarakat.

Komunikasi buruk Prabowo Subianto maupun sejumlah pejabat pemerintah menunjukkan bahwa pemilihan diksi tidak pernah menjadi persoalan sepele. Kalimat yang dimaksudkan sebagai candaan, spontanitas, atau bentuk ketegasan bisa diterima berbeda oleh publik yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kepentingan beragam.

Amilia mengkaji penggunaan kata-kata yang berpotensi menyinggung masyarakat patut dihindari karena dapat menggeser fokus masyarakat. 

“Ketika seorang pejabat tidak hati-hati memilih kata, hal itu bisa menimbulkan persoalan serius. Masyarakat malahan dapat merasa pemerintah ini kok kurang menunjukkan empati terhadap persoalan yang sedang dihadapi bersama, ya?” kritiknya jelas.

Dirinya mencontohkan, dalam situasi ketika masyarakat tengah menghadapi persoalan ekonomi, bencana, atau konflik sosial, masyarakat lebih membutuhkan komunikasi yang menenangkan daripada pernyataan yang berpotensi memancing emosi. Sebab seorang pemimpin bukan hanya bertugas mengambil keputusan, tetapi juga menjaga suasana psikologis masyarakat melalui komunikasi yang tepat.

Pernyataan blunder pejabat publik tidak hanya berdampak pada citra individu yang bersangkutan. Dalam ilmu komunikasi yang dijelaskan Amilia, kesalahan komunikasi juga dapat memengaruhi legitimasi kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Amilia mengatakan gamblang bahwasanya masyarakat akan lebih sulit menerima suatu kebijakan, apabila kepercayaan terhadap pejabat yang menyampaikannya sudah menurun. 

“Pernyataan yang tidak berdasarkan data, tidak konsisten, atau tidak menunjukkan empati tentu bisa mencederai kepercayaan rakyat kita. Padahal setiap kebijakan membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kepercayaan, lanjutnya, merupakan modal sosial yang tidak dapat dibangun hanya melalui pencapaian program. Cara pemerintah menjelaskan alasan sebuah kebijakan juga menjadi faktor yang menentukan penerimaan masyarakat.

Komunikasi kabinet Prabowo Subianto juga memunculkan kembali diskusi mengenai pentingnya peran communication advisor atau penasihat komunikasi dalam pemerintahan. Amilia menyatakan, kemampuan berbicara tidak otomatis dimiliki setiap orang, termasuk pejabat publik.

“Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan berkomunikasi. Orang yang memiliki keterampilan komunikasi tahu bagaimana menyesuaikan bahasa dengan siapa lawan bicaranya sehingga pesan dapat dipahami tanpa menimbulkan kesalahpahaman,” begitu ujar dia.

Ia menilai kehadiran penasihat komunikasi profesional menjadi penting untuk membantu pejabat menyusun strategi penyampaian pesan, terutama dalam isu-isu sensitif yang berpotensi memunculkan salah tafsir.

Tujuan komunikasi pemerintah dalam setiap pidato sejatinya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, ketika pernyataan pejabat terlanjur menimbulkan polemik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakui kekeliruan.

Amilia menilai pejabat seharusnya memiliki kebesaran hati untuk meminta maaf apabila ucapannya melukai rakyatnya. “Setelah meminta maaf, pemerintah juga perlu meluruskan maksud dari pernyataan tersebut dengan informasi yang benar dan berdasarkan fakta agar kepercayaan publik dapat dipulihkan,” sarannya.

Belajar public speaking atau komunikasi publik bagi pejabat mau tak mau adalah sebuah keharusan. Dengan begitu pejabat mampu membangun sensitivitas terhadap situasi yang dialami masyarakat dan memahami dampak dari setiap kata yang diucapkan.

Amilia menyebutkan nama sejumlah figur yang dinilainya mampu menunjukkan komunikasi publik yang baik, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Marty Natalegawa. Di luar pemerintahan, ia menilai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memiliki gaya komunikasi yang tenang, argumentatif, dan menyejukkan.

Menurutnya, kualitas komunikasi pejabat akan semakin menentukan di tengah derasnya arus informasi digital. Lantaran setiap ucapan dapat menjadi konsumsi liar publik dalam hitungan detik, bahkan kebijakan yang dirancang dengan matang pun dapat kehilangan dukungan jika dikomunikasikan tanpa kehati-hatian.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva