Dialog Anies-Muhaimin: Sarana Edukasi Politik dan Diskusi Isu Pendidikan

Di tengah memanasnya situasi politik Indonesia jelang pemilihan umum (pemilu) tahun depan, penguatan edukasi politik menjadi langkah penting yang harus digalakkan. Salah satu sarana edukasi politik adalah dengan dialog terbuka untuk lebih mengenal calon pemimpin bangsa lima tahun ke depan. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berkesempatan menjadi tempat diselenggarakannya dialog dengan calon presiden peserta Pemilu 2024 di Edutorium K.H. Ahmad Dahlan, Rabu (22/11). Kegiatan yang diinisiasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah ini mengundang Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan.

“Kami harapkan adanya perubahan untuk Indonesia, selain itu kami juga berharap Indonesia kedepan adalah Indonesia yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa,” ungkap Haedar Nashir dalam sambutannya.

Acara dialog tersebut membawakan lima isu besar yakni agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, hukum dan demokrasi, dan sosial budaya. Kelima isu tersebut dibawakan oleh lima orang panelis yaitu: K.H. Saad Ibrahim, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Prof. Dr. Aidul Fitri, Prof. Zuli Qadir, dan Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

Isu yang menjadi perbincangan dalam acara ini adalah isu pendidikan. Rektor UMS, Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. mempersoalkan tiga poin yang masih menjadi masalah utama berkaitan dengan pendidikan di Tanah Air. Pertama, rata-rata warga Indonesia memiliki pendidikan yang rendah; Kedua, kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru; Ketiga,  mengenai kebijakan Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum (PTNBH) yang berdampak terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik milik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU).

Menanggapi isu tersebut, Anies menawarkan solusi dengan cara mengembalikan warga yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Selain itu, Anies juga mengatakan pentingnya untuk mengintensifkan kesetaraan sekolah mulai dari Paket A sampai Paket C serta memberikan insentif tambahan kepada para pengajar.

“Kami ingin yang terputus itu diselamatkan. Kemudian tentang perguruan tinggi, dalam pandangan kami yang penting mereka mempunyai akhlak yang baik, kompetensi yang baik, dan skill yang baik sehingga mereka dapat masuk ke dalam lapangan pekerjaan,” terang Anies.

Tak hanya itu, Anies juga menjanjikan pembebasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada institusi pendidikan swasta. Dalam pandangannya, tanah merupakan komponen termahal sehingga disebut sebagai biang keladi mahalnya pendidikan swasta di Tanah Air.

“Banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah. Ke depan kami ingin tanah negara dapat digunakan swasta asalkan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan,” sambung Anies.

Langkah ini, sambung Anies, sebagai bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada institusi pendidikan swasta yang turut andil dalam mencerdaskan bangsa. Pentingnya institusi pendidikan swasta ini, menurut Anies, telah memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan Indonesia.

“Bayangkan seluruh institusi pendidikan tidak terbebani biaya tanah di awal, maka biaya sekolah bisa murah. Negara harus hadir dalam mengurangi biaya yang dibebankan pada sekolah-sekolah swasta dari TK, SD, hingga SMA,” imbuh dia. 

Anies juga menekankan pentingnya guru PPPK yang seringkali ditarik ke pemerintahan. Kebijakan ini kurang ideal karena dalam pandangannya, guru harus dibebaskan untuk mendidik dan mengajar di sekolah swasta maupun sekolah negeri.

“Negara harus investasi pada dosen dan guru swasta supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Cara berpikirnya harus dibalik,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof., Dr., K.H., Haedar Nashir, M.Si., berharap Indonesia akan memiliki perubahan yang lebih baik sesuai yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Ia meyakini kegiatan Dialog Terbuka Muhammadiyah menjadikan masyarakat memiliki pemahaman akan pemilu mendatang.

“Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non politik praktis dan organisasi masyarakat-organisasi masyarakat yang lain, (Muhammadiyah) tidak dalam kapasitas dukung mendukung partai politik tertentu. Maka, kami lewat cara yang bersifat keilmuan dan lewat cara yang elegan. Kami membuka peluang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih,” tegas Haedar Nashir.

Cawapres Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan ini menjadi sarana pendidikan politik masyarakat dan sarana menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Muhammadiyah turut andil dalam mendidik anak bangsa sehingga cerdas berpolitik.

“Muhammadiyah telah mendidik anak bangsa, mendidik kita cerdas politik, merawat bangsa melalui Pemilu, menjaga partisipasi Pemilu, sehingga semua rakyat terlibat dan ikut menjadi bagian dari keberhasilan pemilu dan keberhasilan membentuk pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera di masa yang akan datang,” ungkap cawapres nomor urut 1 itu.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan menyampaikan kegiatan ini menjadikan kesempatan mereka untuk dapat memaparkan visi dan misi yang telah dirancang kepada masyarakat.

“Kegiatan ini adalah kesempatan bagi kita semua. Satu sisi kami menjelaskan apa yang menjadi rekam jejak, rekam capaian, dan menjadikan visi misi dan rencana. Di sisi lain menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan penilaian dan melakukan pencermatan atas apa yang kami sampaikan,” tambah Anies.

Anies berharap, dengan adanya kegiatan dialog terbuka ini menjadikan proses Pemilu 2024 penuh informasi, sehingga masyarakat dapat memilih capres-cawapres dengan pengetahuan yang lengkap tentang calon, program calon yang akan dipilih, dan tentang kinerja selama ini. (Fika & Yunita/Humas)

Penulis: Fika, Yunita

Editor: Gede Arga Adrian