UMS Resmikan SPPG Karangasem, Pastikan Mutu MBG Terjaga

Komitmen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) ditandai dengan peresmian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangasem atau dapur umum UMS, Senin (8/12/2025).

Pembukaan ini turut dihadiri oleh Ketua Badan Pembina Harian Drs. Marpuji Ali, M.Si. dan Wakil Rektor II Prof. Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt.

Da’i menjelaskan UMS telah menjalin kerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Pabelan dan Karangasem untuk mendukung dapur umum UMS. “Memang motivasi UMS terutama adalah untuk mensukseskan program pemerintah untuk penyiapan makan bergizi ini yang diselenggarakan oleh negara,” jelas Da’i saat dihubungi pada Selasa (9/12/2025). 

Ketua Badan Pembina Harian UMS Drs. Marpuji Ali, M.Si. saat meresmikan SPPG Karangasem. Humas UMS/Luqman Hakim

Sejalan dengan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah, prinsip pelaksanaan SPPG menekankan aspek pemberdayaan masyarakat. Da’i menyebut UMS turut melibatkan warga sekitar SPPG.

“Terutama dari kalangan sumber daya manusianya itu ya memang ada kuota khusus begitu ya. Untuk yang memang belum punya pekerjaan dan tidak mampu,” tambahnya.

Untuk memastikan keamanan pangan dan manajemen gizi, ahli gizi turut dilibatkan sebagai tim pelaksana. Prosedur ketat diterapkan agar menu yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

“Kita juga mempunyai rekan-rekan yang kemudian kita minta untuk menjadi konsultan kita dalam masalah gizi,” ungkap Da’i.

Diketahui UMS menjadi bagian dari pembangunan nasional yang terus diupayakan oleh Muhammadiyah. Saat ini, Muhammadiyah telah meluncurkan 105 Dapur SPPG sebagai bagian dari program makan bergizi Muhammadiyah (MBM), yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan dibukanya SPPG Karangasem, Wakil Rektor UMS itu berharap program ini dapat berkontribusi secara maksimal pada pemberdayaan akademisi dan masyarakat, serta bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan.

“Harapan kami tentu kami bisa menerima ataupun menjalani amanah ini dengan sebaik-baiknya ya. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya,” pungkas Da’i optimis.

Penulis: Roselia

Editor: Fika Annisa’ Sholihah

Lantas apakah kelapa sawit dapat menggantikan peran hutan seperti yang dikatakan Prabowo? Dosen ekologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Santhyami, S.Si., M.Si., menjelaskan kelapa sawit tidak dapat menggantikan fungsi hutan alami. 

Kelapa sawit termasuk dalam jenis tumbuhan yang memiliki akar serabut. Akar tersebut hanya mampu menancap sedalam 50 sentimeter ke tanah. Berbeda dengan tumbuhan berakar tunggang yang mampu menancap hingga 5 meter ke dalam tanah.

Akar serabut kelapa sawit tidak cukup kuat untuk menggemburkan tanah. Alhasil tanah tidak memiliki rongga yang cukup sebagai jalan masuk udara dan air. Dampaknya pun terasa saat hujan deras, air tidak dapat langsung menyerap ke dalam tanah. 

“Dia (kelapa sawit) tidak bisa menyimpan air atau mengikat air lebih baik dibandingkan dengan jenis-jenis pohon kayu. Seperti meranti, pohon pulai, atau pohon-pohon lainnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Santhy itu, Jumat (12/12/2025).

Kelapa sawit tergolong tumbuhan yang arogan sebab hanya dapat dibudidayakan secara monokultur. Jika dibudidayakan bersama tumbuhan keras dalam satu lahan yang sama, kelapa sawit akan kalah saing. “Akar kelapa sawit tidak mampu menyerap nutrisi dalam jumlah besar seperti tumbuhan berbatang keras,” tambahnya.

Sistem monokultur kelapa sawit, kata Santhyami, membuat kebun sawit tidak memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Berbeda dengan hutan alami yang memiliki berbagai jenis tumbuhan. Kekayaan flora hutan memungkinkan terciptanya relung atau niche, yakni posisi yang ditempati oleh spesies hewan dalam komunitas hutan. 

“Ada burung yang hanya tinggal di lapisan pohon paling tinggi, ada yang di tengah, itu juga dengan mamalia dan jenis fauna lainnya,” jelasnya.

Pembudidayaan kelapa sawit pun tergolong boros lahan. Tidak seperti hutan yang memiliki kerapatan tinggi. Satu hektar lahan kebun sawit hanya dapat ditanami 140-150 kelapa sawit tergantung pada tingkat kerapatan pohon. Sementara hutan alami dapat menampung 1.500 sampai 2.500 pohon dalam luasan lahan yang sama. 

Kondisi tersebut membuat pembukaan lahan sawit tidak lepas dari deforestasi. Hal ini mengingat kebun kelapa sawit membutuhkan lahan dalam jumlah luas untuk meraup cuan maksimal. Di sisi lain, pemberian konsesi hutan kepada perusahaan sawit kian mengancam fungsi ekologis hutan. Baik sebagai paru-paru dunia, maupun ruang hidup flora dan fauna. 

Kebun sawit hanya mampu menyerap 40-60 megagram karbon per satu hektar lahan. Sementara hutan alami mampu menyerap 160-220 megagram karbon per hektar. “Jadi sangat jomplang perbandingan dengan hutan alami,” tambah dia.

Santhyami menegaskan pembukaan lahan sawit tidak boleh dilakukan pada hutan konservasi. Sebab, hutan konservasi berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati, konservasi air, dan stok karbon alias paru-paru dunia. 

Pengembangan kebun sawit dapat dilakukan pada lahan kritis, lahan datar, atau lahan yang ditinggalkan. Cara lainnya dapat dilakukan dengan skema agroforestri yang memadukan tanaman hutan (pohon) dengan tanaman pertanian lainnya. “Cara ini melibatkan para petani,” kata dosen Pendidikan Biologi UMS itu. 

Agroforestri pun memiliki kemampuan menyerap karbon yang lebih baik dibandingkan kebun sawit monokultur. “Sekitar 70 sampai 110 megagram karbon per hektar,” imbuhnya.

Sistem agroforestri dapat dilakukan dengan membudidayakan tumbuhan lain, seperti pohon kakao atau pohon alpukat. Cara ini membuat petani tidak bergantung pada satu jenis tanaman.

Kebun monokultur memiliki kelemahan dalam menghadapi serangan hama tanaman. Risiko hama tersebut, kata Santhy, berpotensi menyerang seluruh tanaman sejenis dalam satu kebun monokultur. Berbeda dengan agroforestri yang memungkinkan petani dapat memanen rupiah dari komoditas lainnya. 

Dengan cara demikian, kebun kelapa sawit dapat lebih inklusif dengan melibatkan peran petani. Di saat bersamaan, industri kelapa sawit tetap dapat menyerap karbon lebih baik tanpa melupakan fungsi ekologi hutan.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva