Alasan #KaburAjaDulu Picu Brain Drain

Tagar Kabur Aja Dulu masih menggema di linimasa X selama sepekan terakhir. Diduga, tren tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memedulikan nasib rakyat. 

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam akun X-nya, menyebut tren #KaburAjaDulu muncul sejak September 2023. Tren ini awalnya berkembang di kalangan tech bros–sebutan untuk programmer–di Indonesia yang saat itu menghadapi tech winter. Suatu fenomena yang menggambarkan tumbangnya perusahaan rintisan.

Tren tersebut kemudian muncul kembali pada 14 Januari 2025. Akun pertama yang mempopulerkan tren tersebut adalah @hrdbacot. Tagar #KaburAjaDulu juga dicuitkan oleh sejumlah pemengaruh di X, antara lain oleh @berlianidris, @IndoWorkAbroad, @rohalus__.

“Masa iya kita #KaburAjaDulu akan ke Vietnam? Berati kan kita secara development negara, kita kebalap banget dong, udah kebalap Malaysia, Singapura, sekarang Vietnam. Ini secara political will sebenernya kita mau jadi apa? Kaya gak kelihatan gitu roadmap-nya 2045 emas,” cuit akun @hrdbacot, dikutip Selasa (18/2/2025).

Akademisi sekaligus diaspora Indonesia di Korea Selatan, Ardianto Satriawan, mengatakan tren Kabur Aja Dulu adalah hal yang lumrah. Sebab, “Orang akan mencari penghidupan yang lebih baik,” kata Ardianto dalam wawancara virtual, Rabu (19/2/2025). 

Pria yang berprofesi sebagai peneliti di Inha University, Korea Selatan, ini memandang pilihan berkarier di luar negeri didasari tiga alasan, yakni ekonomi, kestabilan politik, hingga fasilitas umum. 

“Di Indonesia misalnya, dengan kemampuan saya, untuk mendapatkan hasil (upah) yang sama, ternyata perlu jam kerja yang jauh lebih banyak. Di sini (Korea Selatan) saya bekerja lebih sedikit tapi mendapat hasil yang lebih banyak,” terang pria asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, itu.

Dengan gaji di Korea Selatan, kata dia, yang berkisar di angka 2 juta won atau setara 22 juta rupiah, dirinya masih mampu mengontrak hunian seharga 500 ribu won. Sementara urusan pendidikan, Ardianto mengatakan anaknya dapat bersekolah TK secara gratis. “Dibiayai Pemerintah Korea Selatan. Sekolahnya setara TK premium di Jakarta,” imbuh dia.

Meskipun suatu saat tagar #KaburAjaDulu akan mereda dengan sendirinya, Ardianto mengatakan tujuan utama tagar tersebut adalah menciptakan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pilihan untuk memulai hidup yang lebih baik di luar negeri.

Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat menjadi tahap awal untuk memulai perubahan. Disusul dengan agitasi untuk menggoyangkan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan. “Yang ketiga berorganisasi. Ini yang dilakukan teman-teman #IndonesiaGelap saat ini,” katanya.

Menilik jejak historisnya, bangsa Cina telah berdiaspora ke berbagai belahan dunia. Pemicunya kondisi politik dan ekonomi di Negeri Tirai Bambu yang saat itu tak menguntungkan.

Apa yang dilakukan pemerintah Cina? Mereka melakukan reformasi ekonomi besar-besaran pada 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Hasilnya, ekonomi Cina melejit dan mampu mengentaskan 800 juta penduduknya dari kemiskinan pada 2024 lalu.

Di Indonesia, sejumlah kalangan telah berdiaspora ke luar negara. Mantan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, pernah melakukan hal tersebut saat memulai karier sebagai teknokrat aviasi di Jerman. Keputusan itu diambil sebab industri kedirgantaraan belum tumbuh di Indonesia. 

Tokoh lainnya adalah Warsito Purwo Taruno, penemu alat terapi kanker Electro-Capacitive Cancer Therapy (ECCT), yang memilih mengembangkan temuannya di luar negeri. 

Media Indonesia pada 1 April 2017 menyebut ECCT kurang mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia. Apresiasi justru datang dari sejumlah negara di Eropa. Tidak heran jika Warsito lebih memilih mengembangkan ECCT di luar negeri. 

Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) lulusan University of Newcastle, Australia, Fajar Suryawan, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., mewajarkan sikap sebagian masyarakat Indonesia yang memutuskan berkarier di luar negeri. Sebab, negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Australia, maupun Inggris, sangat mendukung kemajuan karier seseorang. Terlihat dari upah yang layak dan dukungan nonmateril lainnya. 

“Di dalam negeri itu biaya-biaya hidup seperti sekolah anak, mau beli rumah, atau sekadar kebutuhan-kebutuhan rumah, bagi beberapa orang itu susah dan mahal,” jelas Fajar, Jumat (21/2/2025).

Ahli psikologi industri dari UMS, Nisrina Hanun Iftadi, S.Psi., M. Psi., Psikolog., melihat tren Kabur Aja Dulu disebabkan kurangnya daya dukung negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. 

Hanun melihat pemerintah Indonesia kurang mendukung kreativitas dan kemampuan rakyatnya. Terlihat dari minimnya dukungan moral dan finansial dari pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. 

Masalah lainnya adalah kurangnya dukungan penghargaan bagi warga negara Indonesia yang menunjukkan kinerja yang bagus. Dukungan apresiasi tersebut akan melanggengkan kinerja warga negara untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya, khususnya pada kariernya.

“Ketika orang tidak mendapatkan reward di Indonesia, tapi malah diberikan di luar negeri, maka secara insting mereka akan pergi ke luar negeri karena perilaku mereka akan mendapatkan reward di sana,” jelas Hanun, Kamis (20/2/2025).

Jika tren Kabur Aja Dulu terus berlanjut, maka akan berimbas pada munculnya kondisi brain drain. Kondisi ini berpotensi menjadi ancaman baru untuk generasi Indonesia di masa mendatang. 

Brain drain adalah fenomena hengkangnya ilmuwan, cendekiawan, hingga teknokrat dari negaranya sendiri. Menurut Hanun, brain drain menandai dimulainya krisis orang kompeten. 

Kehadiran orang yang kompeten di bidangnya sangat dibutuhkan di Indonesia. Contoh paling sederhana adalah kehadiran guru kompeten di lingkungan pendidikan. Guru berperan dalam menciptakan generasi yang kompeten untuk memimpin Indonesia di masa depan.

“Apapun bidang kehidupannya, kita butuh orang kompeten. Kalau tidak ada guru kompeten, misalnya, terus siapa dong yang mau mengajari generasi-generasi selanjutnya supaya kompeten?” ucap dosen Psikologi UMS itu.

Ketiadaan orang yang kompeten di dunia kerja bukan tidak mungkin akan berdampak pada perekonomian, hingga tatanan negara. Tenaga ahli sangat dibutuhkan di dunia kerja, khususnya sektor infrastruktur dan teknologi. 

Brain drain membuat upaya menciptakan generasi yang kompeten menjadi tersendat. Hilangnya orang kompeten secara gradual akan memengaruhi proses transfer ilmu dan upaya untuk menciptakan generasi berkualitas di masa depan.

Negara harus berupaya ekstra keras untuk memperbaiki generasi selanjutnya agar lebih kompeten, sekaligus memperbaiki kepercayaan publik, khususnya dari para ahli dan cendekiawan yang terlanjur hengkang ke negeri seberang. 

“Kalaupun nantinya (pemerintah) berhasil menciptakan orang yang kompeten di tengah krisis kompetensi, ya nanti mereka (orang kompeten) akan mengikuti jejak pendahulu mereka,” imbuh dia.

Sudah tentu persoalan brain drain menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu jalan untuk menciptakan manusia kompeten adalah pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab pada regulasi untuk memastikan kompetensi generasi selanjutnya terus meningkat. 

Meningkatkan kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan. Mulai dari mendorong pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pekerja, menjamin upah layak, hingga pemberian subsidi pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan. 

Negara juga harus membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pelaku bisnis, tetapi berpihak pada buruh. Pemenuhan hak dasar kelas pekerja adalah harga mati untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. “Kalau enggak ada kebijakan, ya enggak salah dong kalau pelaku bisnis berbuat semena-mena kepada pekerja,” katanya.

Walakin, menciptakan kesadaran kolektif menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Tujuannya menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan orang-orang kompeten. 

“Perubahan enggak akan ada kalau tidak ada yang bersuara, menggaungkan, atau sadar akan kesejahteraan masyarakat,” tegas Hanun.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva