Rupiah Melemah dan Dampaknya untuk Masyarakat Desa

Rupiah melemah hingga terus mencetak rekor terendah sepanjang sejarah. Menembus Rp 17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data perdagangan Selasa, 19 Mei 2026. Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ikut terseret turun ke level 6.500-an dengan mayoritas saham berada di zona merah.

Situasi tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah pidato Presiden Prabowo Subianto tentang dolar viral di media sosial. Pewartaan Tempo menyebut, dalam sambutan Prabowo saat peluncuran gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, ia meminta masyarakat desa tidak terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah. Menurutnya, penguatan dolar lebih berdampak bagi masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri.

“Selama Purbaya bisa tersenyum, nggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden RI ke-8 tersebut, dikutip dari Tempo, Kamis (21/5/2026).

Pidato Prabowo tentang dolar itu langsung memicu sentimen publik. Masyarakat menilai pemerintah kurang sensitif terhadap dampak pelemahan rupiah bagi kehidupan sehari-hari.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., melihat kondisi saat ini bukanlah gejolak yang muncul secara mendadak. Menurutnya, tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan berlanjut hingga sekarang.

“Sudah ada tren penurunan sebelumnya. Saat di masa pemerintahan Pak Jokowi itu sudah di level Rp15.000-16.000 sekian. Nah, sampai kemarin di masa Pak Prabowo sudah di level Rp17.000 sekian. Sebenarnya memburuknya pelemahan kurs itu karena sentimen global yang terjadi belakangan,” ucap Anton saat ditemui di ruangannya, Selasa (19/5/2026).

Rupiah makin melemah karena dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik yang datang bersamaan. Anton menjelaskan, dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh situasi geopolitik global yang memanas.

Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz, membuat jalur logistik dunia terganggu dan memicu kenaikan harga minyak mentah global. Kondisi itu ikut menekan perekonomian banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di saat yang sama, arus modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan Indonesia juga meningkat. Investor global memilih memindahkan asetnya ke instrumen berbasis dolar AS yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian dunia.

Anton menyinggung peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar saham Indonesia yang dinilai belum optimal. Wajar apabila kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia turut terkikis.

“Pasar saham domestik masih belum cukup sehat karena praktik spekulasi dan informasi yang tidak simetris. Investor global pasti menganggap sementara ini Indonesia kurang menjanjikan untuk investasi. Mereka memilih memegang aset dolar,” ujar Anton.

Anton menilai pasar pun melihat kebijakan ekonomi pemerintah belum konsisten. Meski program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai baik untuk mengurangi kesenjangan dan membuka lapangan kerja, pasar meragukan kemampuan fiskal negara membiayainya secara berkelanjutan.

Kekhawatiran terbesar muncul ketika pemerintah harus menjaga subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia. Jika subsidi dipertahankan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikhawatirkan melebar.

Namun bila subsidi dicabut dan harga BBM dinaikkan, dampaknya bisa langsung terasa pada inflasi dan daya beli masyarakat.

“Yang agak mengejutkan adalah pertumbuhan belanja pemerintah 21 persen. Nyolok banget ini. Karena belanja MBG sama Koperasi Desa Merah Putih. Dalam kondisi normal nggak apa-apa. Di triwulan 2, 3, 4 belanja pemerintahnya bisa tetap di skala ini, tapi setelahnya pasti turun karena ruang fiskal kita sempit. Kita nggak punya duit untuk ini,” beber Anton.

Dampak inflasi menjadi perhatian utama karena kenaikan harga BBM akan mendorong naiknya biaya transportasi dan distribusi barang. Harga kebutuhan pokok berpotensi ikut naik, sementara daya beli masyarakat melemah.

Jika situasi itu terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa melambat. Anton menyebut kondisi ini sebagai efek berantai yang saling berkaitan antara pelemahan kurs, inflasi, dan konsumsi masyarakat.

“Kalau subsidi dilepas dan harga BBM naik, dampaknya pasti ke inflasi. Ketika daya beli turun, aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat. Itu yang dibaca pasar,” jelasnya.

Kondisi demikian jelas tak selaras dengan pidato Prabowo yang menyebut masyarakat desa tidak perlu panik atas pelemahan rupiah, lantaran mereka tak pakai dolar. Anton menilai pernyataan tersebut kurang tepat bila melihat struktur ekonomi Indonesia saat ini.

Efek rupiah melemah terhadap dolar tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar atau masyarakat yang bepergian ke luar negeri. Dampaknya justru menjalar hingga ke masyarakat desa karena struktur industri Indonesia masih sangat bergantung pada impor.

Anton mencontohkan pakan ternak masih menggunakan jagung impor, sementara produksi tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Selain itu, barang elektronik, smartphone, hingga otomotif juga masih memiliki kandungan impor yang besar.

“Banyak industri kita masih tergantung impor. Jadi pelemahan rupiah tetap berdampak sampai ke masyarakat desa lewat kenaikan harga barang,” ucapnya meluruskan.

Laporan investigasi Detik mengungkapkan, pedagang daging sapi di Pasar Senen, Fahmi, mengatakan harga daging naik karena sebagian besar sapi potong masih bergantung pada impor Australia, sehingga harga sapi di rumah potong ikut melonjak. Harga daging lokal kini mencapai sekitar Rp150 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp130 ribu, sementara daging impor beku naik menjadi Rp120-130 ribu per kilogram. 

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan terbaru, sekitar 85 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil. Kedelai impor tersebut digunakan sebagai bahan baku tahu dan tempe yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa. 

Pelemahan rupiah justru semakin menyengsarakan masyarakat kelas menengah. Mereka menghadapi kenaikan biaya hidup di tengah perubahan struktur pekerjaan yang semakin bergeser dari sektor formal ke informal.

“Banyak pekerja yang sebelumnya memiliki pekerjaan formal dengan jaminan sosial kini harus berpindah ke pekerjaan informal yang tidak memberikan kepastian masa depan,” kata Anton.

Apa yang terjadi jika rupiah terus melemah memang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat. Namun Anton menegaskan kondisi Indonesia saat ini masih bisa diakali dengan beberapa cara.

Pertama, Anton menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan ekonomi agar pasar melihat adanya arah yang jelas dan konsisten. Menurutnya, peluang agar investor melihat potensi Indonesia masih ada, tetapi membutuhkan keyakinan juga bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi secara terukur.

Kedua, keterlibatan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank sentral perlu lebih aktif mengelola cadangan devisa dan menjaga likuiditas dolar di dalam negeri.

“BI kan punya pemegang cadangan devisa meski devisa kita sekarang ini menipis. Mereka bisa mengintervensi ke pasar dengan menerapkan kebijakan seperti mewajibkan pengekspor yang mendapatkan dolar untuk menyimpan dolar mereka tetap di perbankan Indonesia. Itu memang tidak berpengaruh langsung ke kurs, tapi paling tidak dari sisi likuiditas itu aman,” pungkas Anton.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva