Di Persimpangan Jalan Kurikulum Merdeka

Sejak Kamis (18/7/2024), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim resmi menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di jenjang SMA. Di pengujung masa jabatan "Mas Mentri", Nadiem mendapuk kebijakan baru ini sebagai implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah dilakoni secara bertahap sejak 2021.

Lewat unggahan di Instagram, Kemendikbudristek mengklaim kebijakan baru tersebut mendukung kemerdekaan atau kebebasan pelajar dalam memilih mata pelajaran sesuai minatnya. Alih-alih mengotak-ngotakkan pelajar ke dalam jurusan IPA, IPS, atau Bahasa, pelajar diberi kesempatan "meramu" mata pelajarannya sendiri, sejalan dengan rencana karier mereka.

Dilansir Goodnewsfromindonesia.id, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mendorong pelajar untuk mengeksplorasi kemampuannya. Mereka tak lagi dibatasi ketentuan paten dalam pemilihan mata pelajaran. Meski demikian, pelajar tetap diharuskan memilih pelajaran wajib, antara lain:

• Pendidikan Agama
• Pendidikan kewarganegaraan
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• Matematika
• Seni Musik
• Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
• Sejarah

Sebagai perumpamaan, jika pelajar ingin menjadi insinyur, maka diperbolehkan mengambil mata pelajaran matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa perlu mengambil biologi. Pelajar juga bebas mengombinasikan kedua mata pelajaran tersebut dengan mata pelajaran dalam jurusan IPS, Bahasa, serta kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana kariernya.

Merujuk pewartaan CNNIndonesia.com, SMA Negeri 36 Jakarta yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur telah menerapkan kebijakan baru penghapusan jurusan sejak tahun ajaran 2022/2023. 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Negeri 36 Jakarta, Imas Hujaimah mengakui penentuan minat pelajaran di sekolah terbagi dua tingkatan, yakni fase E dan F. 

Pelajar kelas 10 termasuk pada fase E, di mana struktur kurikulum atau mata pelajarannya sudah ditentukan. Kemudian sekolah memberikan fasilitas tes psikotes guna memetakan minat dan bakat mereka. Sementara mata pelajaran pilihan berdasarkan peminatan baru akan tersedia saat pelajar menduduki kelas 11 atau memasuki fase F.

"Guru BK sudah sosialisasi dari awal. Mereka di kelas 10 semester 2 itu sudah mulai diperkenalkan tentang pemilihan mata pelajaran. Pemilihan itu di kelas 10 semester 2," jelas Imas kepada CNN Indonesia, Selasa (23/7/2024).

Saat pembagian rapor kelas 10 dan akan naik kelas 11, peserta didik diberikan formulir daring untuk mengisi minatnya. Perpindahan paket mata pelajarab piihan, kata dia, masih mungkin dilakukan di kelas 11. Namun, saat sudah duduk di kelas 12, siswa tak bisa melakukan perpindah paket mata pelajaran pilihan.

Sementara itu, penghapusan jurusan digadang-gadang dapat menghilangkan stigma pendidikan di tengah masyarakat. Sebab, masih banyak orang tua yang menganggap jurusan IPA lebih superior ketimbang jurusan IPS dan jurusan Bahasa. Tak heran jika kebijakan baru ini menuai pro-kontra di kalangan praktisi pendidikan Tanah Air. Sebagian besar menyoroti kesiapan sekolah dalam mengakomodasi minat peserta didik yang beragam dibanding pengelompokkan ke dalam tiga jurusan.

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS, Dr. Main Sufanti, menyambut baik rencana penghapusan jurusan di SMA tersebut. Menurutnya, pembagian jurusan di SMA selama ini telah mempersempit ruang elaborasi potensi pelajar yang sangat beragam.

“Hanya saja, ada beberapa poin yang harus betul-betul diperhatikan,” ujar perempuan yang akrab disapa Main itu, Senin (29/7/2024).

Main menguraikan dua aspek yang harus diperhatikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pertama, Kurikulum Merdeka SMA harus didesain dengan fleksibilitas tinggi namun tetap terstruktur agar pelajar tidak kebingungan dalam memilih mata pelajaran pilihan. Kedua, pendampingan intensif dari guru dan konselor pendidikan sangat dibutuhkan untuk membantu pelajar mengenali minat dan bakat mereka secara mendalam.

Pakar ilmu pendidikan UMS itu berpendapat penghapusan jurusan harus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru. Para guru harus dibekali dengan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengajar dan mendidik berbagai mata pelajaran dengan kompetensi tinggi.

“Mereka harus memiliki keterampilan untuk membimbing pelajar dalam memilih mata pelajaran yang tepat. Itu catatan penting yang harus segera disiapkan,” tambahnya.

Namun, di tengah antusiasme kebijakan baru ini, muncul kekhawatiran terkait kebijakan pemerintah yang melarang sekolah-sekolah merekrut guru honorer. Main menilai peran guru honorer, terutama yang masih muda, sangat krusial dalam konteks ini.

Guru honorer, lanjutnya, biasanya berasal dari kawula muda yang cenderung lebih mudah beradaptasi dengan transformasi pendidikan yang ada. Mereka lebih cepat menguasai teknologi dan metode pembelajaran baru yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka.

“Dengan larangan itu, sekolah-sekolah yang sudah kekurangan guru akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pengajar yang kompeten sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka,” jelasnya penuh selidik.

Tanpa jumlah guru yang memadai, terusnya, implementasi Kurikulum Merdeka tak akan berjalan mulus. Apalagi dengan skema penghapusan jurusan di SMA yang berpotensi menghasilkan beragam variasi pilihan mata pelajaran. Kondisi tersebut membuat angka kebutuhan guru berpotensi meningkat.

“Apabila sekolah tidak bisa merekrut guru honorer, sekolah akan sulit memenuhi kebutuhan pengajar yang memadai dan beragam sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Apalagi di sekolah-sekolah yang sudah mengalami kekurangan guru. Bahkan di beberapa daerah, guru yang memasuki masa pensiun tak diimbangi dengan masuknya guru baru,” kata Main.

Seperti diwartakan Tempo.co, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan rentang guru pensiun di Jakarta selama lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan kuota guru baru yang disediakan.

"Dalam lima tahun terakhir, rentang guru pensiun berkisar antara 1.900 sampai 2.500," kata Budi kepada Tempo melalui pesan singkat, Rabu (24/7/2024).

Budi sebelumnya mengatakan Jakarta kekurangan tenaga pengajar sekitar 7.000 orang. Namun, pemerintah baru bisa melakukan perekrutan kontrak kerja secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Pemerintah akan membuka pendaftaran kontrak kerja individu atau KKI dengan kuota 1.700 orang Agustus mendatang.

Sebagai pendidik, sekaligus seorang ibu, Main menegaskan peran keluarga dan masyarakat sangat menopang kesuksesan kebijakan baru tersebut. Dia melihat keluarga dan masyarakat ikut andil sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak.

“Pendidikan karakter dan motivasi awal yang ditanamkan di rumah akan sangat mempengaruhi kesiapan dan keberhasilan pelajar dalam menghadapi Kurikulum Merdeka,” kata Main.

Keluarga harus turut serta dalam proses pendidikan dengan memberikan dukungan moral dan arahan yang tepat.

“Saya sebagai ibu atau orang tua pun menyadari bahwa berkomunikasi dengan anak-anak sangat perlu. Dengan begitu, anak-anak dapat mengenali minat dan bakat yang dimiliki, sehingga timbul pula berani untuk mengeksplorasi ilmu yang sejalan dengan rencana karier,” imbuh Main.

Sinergi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah pun menjadi suatu keharusan. Elemen-elemen tersebut seolah menjadi nakhoda yang memastikan pelajar tak salah arah dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat.

"Meski kebijakan penghapusan jurusan ini menjadi gebrakan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, tantangan dalam pelaksanaannya tetap harus diantisipasi dengan baik,” tutup Main mengakhiri.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Gede Arga Adrian