Koperasi Desa Merah Putih Diharapkan Pangkas Rantai Logistik

Tiba di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Presiden Prabowo Subianto langsung disambut meriah ribuan warga Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025) siang. 

Di hadapan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Presiden meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Prabowo tegas mengatakan koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. 

“Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih juga dijanjikan dukungan infrastruktur oleh Presiden. Mulai dari gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Koperasi Desa Merah Putih juga akan dilengkapi fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. 

“Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa. 80 ribu,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto tengah meresmikan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Biro Setpres/Muchlis Jr

Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program yang diunggulkan Prabowo. Lembaga ini diklaim mampu menyejahterakan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi pedesaan. 

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Senin lalu.

Koperasi Desa Merah Putih digadang-gadang mampu membabat jaringan rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring yang menjadi biang keladi kemiskinan masyarakat desa. Persoalan tersebut masih membayangi jutaan warga miskin desa. 

Ahli keuangan mikro dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Ali Zainal Abidin, S.E, M.E. mengamini peluang Koperasi Desa Merah Putih dalam menghapus peran tengkulak. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi angin segar untuk mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak yang selama ini meraup untung lebih banyak dibanding petani maupun nelayan.

“Bukan terobosan yang 100 persen baru, tapi menjadi baru karena beliau (Presiden) bertujuan untuk menyamaratakan semua kooperasi dalam satu lingkup di bawah Kementerian Koperasi,” ungkap Ali, Jumat (25/7/2025).

Ali menilai koperasi yang selama ini berdiri di pedesaan belum mampu memotong rantai distribusi melalui tengkulak. Musababnya, peran tengkulak yang telah bercokol puluhan tahun seolah menjadi status quo, bahwa kehadiran tengkulak sangat dibutuhkan. Butuh keberanian lebih untuk “menggoyang” posisi tengkulak. 

“Selama ini koperasi pada umumnya itu tidak berani menyentuh titik tersebut (tengkulak) karena adanya rantai pasok yang sudah berjalan sekian puluh tahun,” imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto tengah mendengarkan pemaparan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam peresmian kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025. Biro Setpres/Rusman

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam suatu konferensi pers awal Juni lalu, mengatakan ketergantungan pada tengkulak justru merugikan petani. Amran menyebut jumlah beras yang diproduksi petani mencapai 21 miliar kilogram. Peran middleman atau tengkulak dapat meraup Rp42 triliun dari selisih harga jual beras sebesar Rp2 ribu.

"Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi, kita setengah mati bantu petani. Tahu nggak uangnya petani? Petani mendapatkan per bulan satu keluarga itu hanya Rp 1 juta, Rp 1,5 juta per bulan," sebut Amran, dikutip dari CNBC Indonesia pada Rabu (23/7/2025). 

Ali menjelaskan akan banyak manfaat yang dirasakan masyarakat ketika peran tengkulak berhasil dihilangkan dalam rantai distribusi logistik. Dampak langsungnya akan berpengaruh pada harga barang yang lebih terjangkau. 

“Kalau Anda tanya bagaimana jika middleman ini hilang? Apakah itu langsung efek ke harga barang? Pasti. Saya jawab pasti,” tegas dosen Ekonomi Pembangunan UMS itu. 

Peran tengkulak sebagai middleman, kata Ali, membatasi akses petani dengan industri. Misalnya, petani jagung yang hendak mendistribusikan hasil panennya ke pabrik harus melalui tengkulak. Imbasnya ada biaya distribusi yang membuat harga jagung melonjak saat tiba di pabrik. 

Kendati potensi harga dapat turun, tantangan baru muncul. Jika petani dapat mengakses langsung pabrik pengolahan bahan mentah, standardisasi sangat perlu dikedepankan. Juga dari sisi legalitas dan kemampuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Ali tidak menampik jika banyak petani yang tidak mengetahui urusan standar dan legalitas tersebut.

“Mereka (petani) enggak bisa menjual produk yang sudah dibutuhkan langsung oleh pabrik ini. Sehingga di situlah ada yang namanya middleman. Tentu saja secara rata-rata profit middleman ini lebih besar daripada produsen,” tambah dia.

Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi terobosan baru dalam mengatasi persoalan tengkulak. Lembaga ini disorot lantaran dukungan pemodalan yang fantastis dari pemerintah. 

Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional atau PSN 2026. Mengutip Tempo.co, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih memenuhi kriteria sebagai PSN. 

Kriteria PSN mencakup kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, berdampak pada perekonomian, serta memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Status Koperasi Desa Merah Putih sebagai PSN 2026 membuat koperasi ini mendapat jaminan regulasi hingga pendanaan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur soal percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah membuka keran kucuran pendanaan dari bank milik negara hingga dana desa sebagai modal awal institusi ini.

Modal awal yang disiapkan pun bernilai fantastis mencapai Rp3 miliar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan setiap Koperasi Desa Merah Putih akan memperoleh modal awal dalam bentuk pinjaman, bukan hibah.

"Koperasi ini bukan dikasih uang, dia dapat plafon kredit, plafon pinjaman. Pertama Rp3 miliar pinjaman, nanti harus dikembalikan," kata Zulkifli, dikutip dari Tempo.co, Rabu (23/7/2025).

Ali Zainal Abidin melihat aturan tersebut akan mempermudah Koperasi Desa Merah Putih dalam meraih pendanaan dari bank. Dukungan pemerintah dalam urusan pemodalan menjadi pembeda antara Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi lainnya. 

Instruksi Presiden seolah memberikan jaminan kepada bank untuk bersedia mengucurkan kredit kepada koperasi baru itu. “Cukup fantastis angkanya (Rp3 miliar) dan itu cukup bagus untuk pengembangan bisnis,” tutur Ali. 

Namun, kemudahan Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan kredit bukan tanpa risiko. Ali menyebut memberikan kucuran pinjaman pada lembaga baru yang belum jelas rekam jejaknya berisiko memunculkan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL), hingga penyelewengan anggaran. 

Pengurus Koperasi Desa Merah Putih harus berkomitmen membangun ekosistem koperasi yang bersih dan sehat. Ali turut mendorong Kementerian Koperasi untuk memonitor kinerja Koperasi Desa Merah Putih untuk mencegah penyelewengan. Mulai dari unsur legalitas, hingga penggunaan modal yang tepat sasaran. 

Ia mengamini langkah monitoring 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan usaha ekstra. Namun, usaha tersebut harus terus diupayakan untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang tepat sasaran. Dengan begitu, asa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih dapat terwujud. 

“Semua bentuk usaha yang tidak ada monitoring sama sekali itu pasti ada risiko kejahatan di situ. Karena kita bicara soal uang yang kita tidak tahu penggunaannya untuk apa,” tandasnya.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva