Pengelolaan Sampah Indonesia yang Masih Kusut

Negara terkotor di dunia menjadi julukan baru bagi Indonesia setelah laporan Ultimate Kilimanjaro tahun 2025 menempatkannya di peringkat 10 besar. Skor kekotoran Indonesia mencapai 58,75, bahkan lebih buruk dibanding Mongolia dan Haiti. Penilaian itu mencakup empat indikator utama, yakni kualitas udara, kualitas air, pengelolaan limbah, dan sanitasi.

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia memang tak pernah benar-benar tuntas. Data Tempo menunjukkan, dari tahun 2020 hingga 2024, tingkat sampah yang berhasil diolah tidak pernah mencapai separuh dari total yang dihasilkan. 

Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan seluruh sampah di Indonesia dapat dikelola secara menyeluruh pada 2029. Baik melalui pengurangan, pemilahan, maupun daur ulang sampah.

Menurut pegiat Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Efri Roziaty, S.Si., M.Si., realitas berbicara lain. “Indonesia masih kesulitan mengelola sampahnya. Jika ingin melihat langsung wajah krisis sampah Indonesia, kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Yogyakarta sudah cukup,” ujar Efri.

Di sana, lanjut Efri, gunungan sampah menumpuk dari tahun ke tahun. Berbagai upaya pemrosesan telah dicoba, namun belum berjalan efektif. Volume sampah yang masuk setiap hari terlalu besar untuk sistem yang tersedia.

“Fenomena di Piyungan bukan kasus tunggal. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau kota-kota urban lainnya, TPA telah mendekati batas kapasitasnya,” imbuh dosen Pendidikan Biologi UMS itu. 

Di sisi lain, sistem pemilahan dan pengangkutan jenis-jenis sampah organik, anorganik, dan berbahaya masih lemah di tingkat sumber. Akibatnya, semua bercampur menjadi satu aliran besar limbah yang sulit dikelola.

Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 mencatat, sampah plastik menyumbang lebih dari 18 persen atau sekitar 10 juta ton dari total sampah nasional. Angka terus meningkat seiring gaya hidup konsumtif masyarakat urban. 

Limbah rumah tangga pun masih mendominasi dengan proporsi sekitar 40 persen. Disusul limbah industri yang berkontribusi pada pencemaran air dan tanah. 

Menurut Efri, akar persoalan ada pada ketimpangan antara tingkat konsumsi dan kapasitas pengelolaan. “Jumlah penduduk yang menghasilkan sampah jauh lebih besar daripada yang bisa mengelolanya,” ujar dia. 

Kebijakan Zero Waste dan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dinilai Efri sudah cukup baik, namun belum efektif lantaran kesadaran masyarakat masih rendah. Maka, perilaku menjadi kunci. 

“Zero Waste itu sudah lama dicanangkan, tapi belum berjalan efektif karena kurangnya mekanisme lapangan,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan lain yang ada belum memberikan insentif atau sanksi yang cukup kuat untuk mengubah perilaku. Tanpa dorongan sistemik, kampanye daur ulang dan pengurangan plastik akan sulit menembus kebiasaan konsumtif yang telah mengakar.

Dari sisi kebijakan, Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta berbagai program turunan seperti Jakstranas dan Jakstrada. Namun, menurut Efri, lagi-lagi pelaksanaannya masih tambal sulam. 

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS, Efri bersama mahasiswa Pendidikan Biologi berupaya melakukan eksperimen pengelolaan limbah organik skala rumah tangga. Mereka memanfaatkan sisa sayuran, buah-buahan, dan bahan organik lainnya untuk diolah menjadi pupuk cair, kompos, hingga eco-enzyme.

“Daur ulang sampah, itu yang kami kerjakan. Kemudian, kami uji pupuk hasil limbah ke tanaman cabai dan terbukti punya nilai guna. Rutin memantau pertumbuhan dari fase tanam hingga panen, mencatat peningkatan tinggi dan hasil panen setelah diberi pupuk,” jelasnya. 

Efri menyebut, pendekatan semacam ini bisa menjadi pintu masuk perubahan. “Kalau setiap rumah tangga mampu mengelola limbahnya sendiri, tekanan ke TPA akan berkurang. Mulai dari skala anak kos pun bisa,” kata dia optimis.

Komunitas seperti Pandawara Group, yang dikenal dengan konten rutinnya dalam membersihkan sungai-sungai penuh sampah, menurut Efri, menunjukkan bahwa perubahan bisa datang dari siapa saja. Tapi tak banyak yang seperti mereka. 

“Sampah plastik atau sampah apapun yang diambil mereka hari ini, besok datang lagi ya sayangnya? Bahkan di kawasan yang baru dibersihkan, tumpukan baru sering muncul dalam hitungan hari,” ucapnya menyayangkan.

Kondisi demikian menandakan sistem collective awareness belum terbentuk pada masyarakat Indonesia. Banyak orang masih berpikir bahwa sampah adalah tanggung jawab petugas, bukan dirinya. 

Efri menyebut contoh nyata disekitarnya, “Bahkan di perumahan, ada yang enggan bayar iuran kebersihan, lalu buang sampah sembarangan di lahan kosong milik orang lain.”

Pengelolaan sampah juga menyoal tentang arah kebijakan dan penegakan aturan. “Kesadaran masyarakat belum masif. Maka, push dengan aturan-aturan yang lebih tegas sangat diperlukan,” saran Efri. 

Pemerintah perlu berani menerapkan sistem reward and punishment bagi masyarakat, lembaga, bahkan kampus yang berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan. Kampus bisa mendorong gerakan cinta lingkungan lewat aktivitas dan kreativitas dosen maupun mahasiswa.

Efri juga menyoroti tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan isu lingkungan. “Pemerintah maunya bangun infrastruktur, sedangkan orang lingkungan maunya sebaliknya,” ujarnya sambil terkekeh pelan. 

Tanpa penegakan aturan yang konsisten, perilaku semacam itu akan terus berulang. Efri menilai, masyarakat umumnya baru patuh ketika ada sanksi yang tegas, sehingga diperlukan regulasi yang lebih keras agar menimbulkan efek jera.

“Limbah industri, limbah rumah tangga masih jadi PR besar kita semua. Minimal sekali, kita jangan ikut mencemari lingkungan. Itu saja,” pungkas Efri tegas. 

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva