Tragedi Pondok Pesantren Al Khoziny dari Kacamata Konstruksi

Korban Pondok Al Khoziny berjatuhan setelah musala di pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, itu ambruk pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB. Dikabarkan saat itu, ratusan santri tengah menunaikan salat asar berjemaah di lantai dua bangunan tersebut.

Berdasarkan laporan terbaru tim gabungan search and rescue (SAR), insiden tragis itu menelan 171 korban. Dari jumlah tersebut, 67 jenazah telah dievakuasi dan 104 lainnya mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda.

Dugaan sementara yang beredar mengarah pada konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Menurut dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Budi Setiawan, S.T., M.T., peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren tersebut menjadi contoh nyata lemahnya penerapan prinsip keselamatan konstruksi di lapangan.

“Untuk membangun sebuah bangunan, terutama yang digunakan publik seperti pesantren, sekolah, atau masjid, ada banyak hal yang harus diperhatikan,” ujarnya di Laboratorium Teknik Sipil lantai 1, Gedung H, Fakultas Teknik UMS, Kamis (9/10/2025).

Konstruksi bangunan, kata Budi, tak boleh dilakukan tanpa perhitungan matang. Setiap proyek harus diawali dengan pemeriksaan kondisi tanah, karena daya dukung tanah menjadi faktor penentu utama kekuatan struktur bangunan secara keseluruhan. 

“Pengujian seperti uji sondir atau bore log test menjadi penting untuk memastikan pondasi berdiri di lapisan tanah yang stabil,” tambah dia.

Lebih jauh, Budi menyoroti bentuk bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan pengamatannya melalui citra visual Google Earth, ia melihat desain bangunan itu banyak menggunakan model kantilever atau konstruksi batang (balok) yang salah satu ujungnya dijepit dan ujung lainnya bebas.

“Kantilever itu menjorok ke depan tanpa ada kolom yang tampaknya tidak diperhitungkan secara matang. Kalau melihat proporsi bangunan yang berdiri sekarang, terlepas dari bagian yang runtuh, sepertinya mereka membangunnya asal jadi. Pokoknya sesuai kebutuhan ruang yang diinginkan,” kritiknya.

Dosen desain struktur bangunan itu menduga proses pembangunan gedung dilakukan tanpa melibatkan perencana bersertifikat, sehingga banyak aspek struktural dan syarat teknis diabaikan. Menurutnya, kelalaian semacam itu sangat fatal karena menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keselamatan, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi para penghuni bangunan. 

Kesalahan fatal lainnya, lanjutnya, ada pada tahapan pelaksanaan dan pengawasan. Ia menduga pembangunan dilakukan saat material, terutama beton, belum mencapai umur kuat optimal. “Beton itu tidak serta-merta kuat dalam hitungan hari. Minimal 21 hari baru mencapai kekuatan yang bisa menahan beban, dan sempurna setelah 28 hari,” jelasnya.

Budi juga menyinggung kemungkinan mutu beton yang digunakan tak sesuai standar. “Untuk bangunan bertingkat, mutu beton minimal 22 MPa agar mampu menahan beban dan gempa. Tapi kalau pencampurannya hanya manual, pakai ember atau molen kecil, hasilnya jauh di bawah itu,” jelas dia.

Budi pernah meneliti bahwa hasil terbaik dari beton buatan tukang tanpa standar pabrik hanya mencapai 7,5 MPa atau sepertiga dari yang seharusnya. “Apalagi kalau ditambah air agar lebih mudah diaduk, kekuatannya turun drastis. Itu sangat berbahaya,” imbuhnya.

Dalam konteks struktur bangunan, kolom menjadi elemen vital. Budi menyebut kolom ibarat kaki bangunan. Jika kolom lemah, bangunan pasti roboh. 

“Saya lihat dari foto yang beredar dari beragam media juga, kolomnya tinggi sekali dan langsing. Itu rawan tekuk (buckling). Kalau kolom sudah tekuk, seluruh bangunan di atasnya pasti ikut ambruk,” papar Budi.

Lemahnya penerapan standar keselamatan selama proses konstruksi bangunan juga menjadi sorotan Budi. Ia menegaskan, area proyek seharusnya diproteksi dan dibatasi agar tidak membahayakan pengguna. 

Struktur bangunan yang belum sepenuhnya aman seharusnya tidak digunakan, terlebih jika masih dalam tahap renovasi. “Kalau bangunan masih dalam tahap renovasi, semestinya tidak digunakan dulu. Pengabaian terhadap keselamatan seperti ini bisa berujung fatal,” saran dia.

Menurut Budi, tragedi ini bukan semata akibat kelalaian teknis, melainkan juga kurangnya kesadaran dalam mematuhi prosedur keselamatan pembangunan. Ia menegaskan pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menyediakan panduan dan peringatan tentang pentingnya standar konstruksi bangunan, termasuk dalam hal izin dan pengawasan proyek. 

“Pemerintah kabupaten dan kota, saya yakin tidak kurang-kurang dalam memberikan imbauan. Hanya saja, kesadaran sebagian masyarakat yang membangun fasilitas umum cenderung ingin cepat selesai tanpa memperhatikan kelayakan teknis,” kata dia.

Konstruksi bangunan untuk fasilitas publik wajib memenuhi izin lengkap dan perencanaan struktur bangunan yang disusun serta diuji oleh tenaga ahli bersertifikat. 

Kesalahan umum lain yang sering terjadi, lanjut Budi, adalah anggapan bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa konsultasi teknis. Padahal, konstruksi bangunan bukan sekadar urusan estetika atau yang penting jadi dan siap huni, melainkan menyangkut keselamatan pengguna. 

Budi juga menjelaskan tanda-tanda kerusakan struktur bangunan kerap diabaikan. Retakan besar di kolom atau dinding, lantai yang mulai menurun, hingga tiang yang tampak melengkung bisa menjadi sinyal awal kegagalan struktur. 

“Banyak bangunan tidak langsung roboh, tapi perlahan mengalami deformasi. Awalnya miring, lalu kolaps,” jelasnya. Karena itu, pemeriksaan rutin dan audit teknis berkala penting dilakukan, terutama untuk bangunan publik yang menampung banyak orang.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva