UMP 2026 Tidak Naik Signifikan

Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 seyogyanya diharapkan dapat melonggarkan keuangan sebagian besar buruh. Dengan kenaikan UMP, buruh berpotensi untuk memenuhi lebih banyak kebutuhan hidup lain yang selama ini kerap tertunda lantaran kantong cekak.

Itu pula yang diharapkan oleh Dwi, 26 tahun, pekerja berpenghasilan UMP di Provinsi Jawa Tengah. Pria asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ini menaruh harapan pada kenaikan UMP tahun depan. “Ya karena gajiku based on UMP ya, pastinya kenaikan UMP membawa harapan buat melonggarkan keuangan bulananku ya,” katanya saat diwawancarai pada Selasa (30/12/2025).

Kenaikan UMP baru mulai disahkan di sejumlah provinsi menjelang perayaan Natal 2025. Dari 38 provinsi, baru 36 provinsi yang merilis kenaikan UMP tahun 2026. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penetapan UMP di provinsinya telah dihitung sesuai formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungan tersebut telah mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

Indeks alfa merupakan cerminan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Menurut ketetapan pemerintah pusat, rentang alfa berkisar antara 0,5 hingga 0,9. Hasilnya, kenaikan UMP di setiap provinsi akan berbeda, sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. 

Jakarta kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi secara nasional. Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar sebesar Rp5.729.876 atau naik Rp333.116 (6,17 persen) dibandingkan UMP 2025.

Sementara Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah secara nasional. Pemprov Jawa Barat meneken UMP 2026 sebesar Rp2.317.601 atau naik 5,77 persen dari tahun lalu.

UMP tahun 2026 mengalami rerata kenaikan antara lima hingga tujuh persen. Sejumlah provinsi bahkan mengalami kenaikan di atas delapan persen. Sulawesi Tengah mengalami kenaikan UMP sebesar 9,09 persen, menjadi Rp3.179.565. Sedangkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi, yakni 12,28 persen, menjadi Rp3.686.138.

Kendati demikian, sejumlah pihak menyebut kenaikan UMP tersebut belum sesuai dengan harapan para buruh. Di Jawa Tengah misalnya, sejumlah buruh menilai UMP belum memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL.

Mengutip Kompas.com, kelompok buruh di Jawa Tengah menyebut UMP tahun 2026 diharapkan naik menjadi Rp3,4 juta. Angka tersebut dinilai memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Tengah. Diketahui, UMP Jawa Tengah tahun 2025 berada di angka Rp2,1 juta. 

Hal senada dirasakan Kris, pria yang bekerja di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Menurutnya, UMP tahun 2026 tidak mengalami kenaikan signifikan. Kebutuhan pokok yang merangkak naik, ditambah kebutuhan bersosialisasi yang tak kalah membuatnya tak bisa bernapas lega. 

“Kalau sekadar hidup ya hidup, kalau layak menurutku belum,” tutur dia. Kris berkata UMP Jawa Tengah idealnya berada di atas Rp3 juta, menyesuaikan tuntutan hidup layak saat ini.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si. menuturkan kondisi ekonomi saat ini yang cenderung stagnan membuat kenaikan UMP 2026 masih terasa berat bagi para pekerja. “Ya memang berat,” ujar Anton, Selasa. 

Kenaikan UMP yang tidak terlalu signifikan berpotensi membuat para buruh tidak leluasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kesehatan, hunian layak, maupun pemenuhan pendidikan pada anak. Kantong buruh pun kian cekak.

“Kalau berdasarkan survei hidup layak di Jawa Tengah, angkanya di Rp3,4 juta per bulan. Jadi UMP Rp2,327 juta sebenarnya belum membuat para pekerja di Jateng hidup layak,” tegas Anton.

Di sisi lain, kajian Bank Dunia menyebutkan kenaikan UMP tidak terlalu berdampak banyak bagi keuangan para buruh. Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025 menjelaskan pekerja Indonesia mengalami penurunan rata-rata upah riil sebesar 1,1 persen per tahun sepanjang 2018-2024. Pekerja berkeahlian tinggi justru mengalami kontraksi yang lebih dalam, yakni 2,3 persen per tahun. 

Anton mengamini laporan Bank Dunia tersebut. “Paradoks ekonomi Indonesia itu pertumbuhannya stabil, tapi pertumbuhan itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” bebernya. 

Lebih lanjut, laporan tersebut semakin menunjukkan pentingnya penguatan upah di kalangan kelas pekerja. Sebab, peningkatan upah yang layak akan menggerakkan perputaran ekonomi di masyarakat. 

Baca Juga: Pengangguran Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara, Apa Masalahnya?

Tingginya lapangan kerja informal dinilai menjadi tantangan bagi para buruh dan pengusaha dalam menyambut UMP yang baru. Pekerja informal, kata Anton, tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi KHL. 

Kantong cekak membuat pekerja informal harus menarik ikat pinggang lebih kencang. Imbasnya, daya beli pun menurun. “Ada yang ngomong bahwa, sehari saya (pekerja informal) bisa dapat 250-300 ribu, tapi dapat nggak jaminan kesehatan?” kata Anton.

Stimulus perlu dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, memberikan potongan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi buruh dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Cara lainnya bisa dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai bagi kelompok pekerja tertentu. 

Pemerintah, kata Anton, juga harus membenahi persoalan struktural untuk jangka panjang. Seperti membuka lapangan kerja berkualitas, menciptakan industri yang lebih efisien, menurunkan biaya investasi, hingga memberantas praktik korupsi dan kolusi secara total. 

“Agak susah kita menciptakan perekonomian yang efisien. Pengusaha keberatan dengan biaya siluman. Tata kelolanya diperbaiki dulu,” tegas Ketua Program Studi Magister Manajemen UMS itu.

Kendati kenaikan UMP masih jauh dari ekspektasi, Anton menilai Jawa Tengah masih memiliki peluang untuk mengalami lonjakan UMP di masa mendatang. Salah satu faktornya adalah migrasi industri manufaktur dari Provinsi Jawa Barat.

Anton mengatakan faktor UMP yang rendah membuat Jawa Tengah kian dilirik untuk memindahkan sebagian pabrik dari kawasan industri seperti Karawang dan Cikarang di Jawa Barat. “Ya, bisa jadi. Karena hukumnya semakin banyak penawaran (kerja) maka akan semakin banyak peminatnya,” jelas dia.

Banyaknya perusahaan yang migrasi ke Jawa Tengah berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar. Perputaran uang di Jawa Tengah perlahan-lahan akan meningkat. Dampaknya pun terasa pada peningkatan KHL dan desakan untuk terus menaikkan UMP.

Kendati pandangan tersebut terkesan utopis, kondisi saat ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan UMP yang rendah di Indonesia. Terbilang ironis sebab rendahnya UMP malah menjadi daya tarik investasi bagi para pengusaha manufaktur ketimbang faktor lain, seperti sumber daya alam, maupun manusia. 

Anton mengatakan, “Karena perusahaan akan selalu mencari lokasi produksi di mana biaya (produksi) itu yang paling rendah.”

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva