Agar Masyarakat Tidak Berpaling dari Transportasi Publik

Macet masih jadi momok Kementerian Perhubungan di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perhubungan terus mendorong upaya pembangunan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan. Salah satu caranya adalah lewat Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum. 

Bus menjadi salah satu moda yang belakangan dimasifkan pembangunannya. Sebab bus merupakan opsi transportasi publik yang biaya operasionalnya murah dan dapat dibangun di berbagai daerah di Indonesia. 

Tak banyak provinsi yang memiliki transportasi publik yang layak. Salah satu provinsi dengan transportasi publik yang baik adalah Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Trans Semarang di Kota Semarang, Trans Jateng, dan Batik Solo Trans di Kota Surakarta. 

Namun, primadona kendaraan pribadi masih menjadi soal. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyebut terdapat 153,4 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia. Angka tersebut terdiri atas 147,15 juta unit kendaraan pribadi dengan proporsi 127,97 juta unit sepeda motor (87 persen) dan 19,17 juta mobil pribadi. Sisanya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu 5,7 juta unit mobil besar, 213.788 unit bus, dan 85.113 unit kendaraan khusus.

Besarnya angka kendaraan pribadi membuat sejumlah kota harus berjibaku dengan kemacetan. Kementerian Perhubungan pun tak kehabisan akal dengan merilis kebijakan Push and Pull. Mengutip laman Kementerian Perhubungan, pull policy merupakan upaya untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Sedangkan push policy lebih menekankan pada pengalaman masyarakat menggunakan transportasi publik. 

Terdapat lima pilar yang harus dilakukan dalam strategi Push and Pull, yakni memprioritaskan transportasi publik, rekayasa lalu lintas, mengurangi polusi udara dan suara, manajemen kebutuhan transportasi, dan penyediaan transportasi publik nonmotor. 

Selaras dengan upaya pemerintah, ahli transportasi dan keselamatan berlalu lintas dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Nurul Hidayati, S.T., M.T., Ph.D., sangat mendukung kehadiran transportasi publik sebagai moda mobilitas masyarakat. Dirinya mengatakan jika satu unit bus yang berkapasitas 50 orang dengan asal dan tujuan yang sama terisi penuh, maka akan menghemat penggunaan ruang jalan. 

“Jika dibandingkan dengan 50 orang yang masing-masing menggunakan mobil, maka ruang gerak yang digunakan adalah total ukuran 50 kendaraan ditambah ruang bebas antar kendaraannya,” jelas doktor dari Institute for Transport Studies, University of Leeds, Inggris itu.

Dalam perkembangannya, Nurul melihat pembangunan transportasi publik, khususnya di Jawa Tengah memerlukan evaluasi. Lewat risetnya yang berjudul “Evaluation of Public Transportation Implementation as Part of Supporting Sustainable Transportation” Nurul mencoba meriset tantangan apa saja yang dihadapi sektor transportasi publik di Provinsi Jawa Tengah. 

Riset yang dipublikasikan dalam Jurnal Civil Engineering and Architecture itu meneliti elemen yang berkaitan dengan transportasi massal berbasis bus di Jawa Tengah, meliputi terminal, bus, dan fasilitas halte. Nurul melakukan survei di empat belas terminal di Jawa Tengah. Hasilnya, sejumlah terminal masih dihadapkan pada beberapa persoalan. 

“Misalnya fasilitas utama halte bus yang perlu ditingkatkan, dengan penambahan papan informasi trayek dan rambu pemberhentian,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (28/8/2024).

Nurul tentunya turut melakukan survei kepada para pengguna transportasi publik dengan menyebarkan kuesioner langsung ke responden di halte, terminal, serta melalui media sosial. Metode analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer Satisfaction Index (CSI). 

Indikator penilaian yang digagas Nurul mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan dari Kementerian Perhubungan. Hasil survei yang diproses menggunakan metode IPA membahas tingkat kesesuaian kinerja dengan rata-rata sebesar 80,78 persen untuk terminal, 87,98 persen halte, dan 84,26 persen untuk bus. Nurul mengatakan data tersebut menunjukkan korelasi antara kepuasan responden terhadap kinerja fasilitas dan harapan mereka. Sedangkan saat menggunakan metode CSI, responden merasa puas terhadap fasilitas di halte dan bus, tetapi hanya agak puas untuk terminal. 

Kenyamanan di halte mutlak untuk dijaga. Dalam risetnya, Nurul mengambil contoh kasus halte bus yang ada di Surakarta. Halte di sepanjang Jalan Slamet Riyadi memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ketersediaan identitas halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, dan tempat duduk. Sedangkan halte yang terletak di kawasan yang kurang padat penduduk, halte terkesan disediakan seadanya. Contohnya halte di sepanjang Jalan Gadjah Mada, Surakarta. 

Tak kalah penting, Nurul juga memandang perlunya meningkatkan fasilitas yang berkaitan dengan keselamatan. Salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah desain interior bus, termasuk penempatan mesin tiket. Tujuannya agar memudahkan pergerakan penumpang sejak naik dari halte asal hingga turun di halte tujuan. 

Dalam pantauan kami saat menaiki Batik Solo Trans, seluruh bus pada koridor 1 - 6 menggunakan tipe bus berdek tinggi. Untuk menaiki bus, penumpang diarahkan melalui pintu depan dan menaiki tangga. Kondisi ini jelas menyulitkan kaum difabel pengguna kursi roda. Beberapa bus tipe kecil pun memiliki ruang pergerakan yang relatif sempit dan tidak ada tempat kosong yang dapat digunakan pengguna kursi roda. 

Sedangkan untuk fasilitas terminal, setidaknya terdapat tiga faktor dengan persentase di bawah 50 persen yang menyebabkan terminal mendapat predikat agak puas, yakni keselamatan sebesar 39 persen, kemudahan sebesar 46,03 persen, dan kesetaraan sebesar 25 persen.

Unsur keselamatan dalam terminal mencakup jalur evakuasi, lajur pejalan kaki, rambu dan marka jalan, alat pemadam kebakaran, hingga pos kesehatan. Unsur kemudahan mencakup informasi angkutan lanjutan, pemisahan kedatangan dan keberangkatan penumpang, hingga informasi trayek. Adapun unsur kesetaraan mencakup fasilitas difabel dan ruang laktasi.

Fasilitas terminal sangat penting dilakukan perbaikan. Sebab, terminal menjadi pusat kegiatan transportasi umum. Terminal menjadi ruang sosial yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga tempat transit untuk menggunakan transportasi lanjutan. “Sangat perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar beralih menggunakan angkutan umum,” imbuh Nurul. 

Batik Solo Trans tengah melaju di kawasan Purwosari, Surakarta, Jawa Tengah. Humas/Gede Arga

Dapat dikatakan, penggunaan transportasi publik, khususnya bus, membuat penggunaan ruang jalan lebih efisien. Hal ini akan selaras dengan upaya menghemat bahan bakar fosil guna mendukung tercapainya transportasi berkelanjutan. Penggunaan transportasi publik juga mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas aktif. Move people, not cars. 

Dia menilai perkembangan transportasi publik di Jawa Tengah, khususnya Surakarta, terbilang bagus. Terbukti dengan hadirnya integrasi antarmoda KRL relasi Surakarta - Yogyakarta dengan Batik Solo Trans. Penumpang KRL dapat naik Batik Solo Trans langsung dari halte di depan Stasiun Purwosari dan Solo Balapan. 

Perkembangan teknologi yang semakin maju juga terlihat dengan dibuatnya sistem pembayaran nontunai untuk Batik Solo Trans. Kelebihan sistem ini adalah memangkas waktu pembayaran. Apalagi jika uang yang diberikan tidak pas sejumlah tarif yang harus dibayarkan, serta tidak perlu kondektur seperti dulu. 

Meskipun pembayaran nontunai relatif efisien, Nurul menyarankan untuk tetap menghadirkan opsi pembayaran tunai. “Ada sebagian masyarakat yang cenderung lebih suka membayar secara tunai karena tidak perlu mengisi saldo kartu uang elektronik dulu,” sambung dosen Teknik Sipil UMS itu.

Di sisi lain, operasional transportasi publik juga dihadapkan pada masalah anggaran yang terbatas. Dilansir Solopos.com, tiga koridor feeder Batik Solo Trans telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Surakarta. Imbasnya, Pemkot menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp14 miliar untuk menjalankan ketiga koridor tersebut.

“Selain itu keberadaan angkutan online yang jumlahnya semakin banyak dan bervariasi menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan angkutan publik,” papar dia.

Disinggung mengenai opsi menghadirkan transportasi publik berbasis rel, Nurul mengatakan belum perlu karena wilayah Surakarta yang tidak terlalu luas, yakni 46,72 kilometer persegi. Opsi membangun LRT dan MRT yang juga termasuk angkutan publik massal lebih tepat untuk jangkauan yang lebih luas. 

Hal ini berkaitan dengan penyediaan infrastruktur yang tidak murah baik prasarana, sarananya, hingga pengelolaannya. “Perlu pertimbangan yang sangat matang seberapa besar manfaat yang akan diperoleh jika itu (transportasi berbasis rel) diimplementasikan,” tandasnya.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva