Menjaga Ibu Hamil Lewat Skrining Kesehatan Mental

Pemeriksaan kehamilan di puskesmas umumnya berfokus pada kondisi fisik, seperti tekanan darah, berat badan, pemberian vitamin, hingga pemantauan perkembangan janin. Namun, ada aspek lain yang kerap terabaikan, yakni kondisi psikologis ibu. Padahal, kesehatan mental selama kehamilan sangat menentukan kesejahteraan ibu sekaligus tumbuh kembang bayi.

Hal inilah yang mendorong Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Yuli Kusumawati, S.K.M., M.Kes. meneliti kebutuhan skrining kesehatan mental pada ibu hamil di layanan primer. Temuannya mengenai minimnya deteksi dini gangguan mental pada ibu hamil tertuang dalam penelitian berjudul Qualitative Study on Mental Health Screening Needs of Pregnant Women in Primary Health Care. 

“Padahal, kesehatan mental ibu menentukan kualitas tumbuh kembang janin dan anak ke depan,” ujar Yuli di Laboratorium Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat UMS, Selasa (16/9/2025).

Kehamilan kerap disebut sebagai masa penuh kebahagiaan, tetapi bisa juga menjelma mimpi buruk bagi setiap ibu. Menurut Yuli, banyak ibu hamil mengalami kecemasan sejak trimester awal. 

Hasil wawancara Yuli bersama 15 responden mengungkapkan, isi kepala ibu hamil sering dipenuhi dengan perasaan takut dan khawatir jika janin tak berkembang, keguguran, hingga situasi menghadapi proses persalinan. “Kalau tidak dikelola, kecemasan ini bisa berkembang menjadi depresi,” jelas Yuli.

Prof. Dr. Yuli Kusumawati, S.K.M., M.Kes. Humas UMS/Imam Safii

Depresi selama kehamilan membawa konsekuensi serius. Ibu menjadi enggan memeriksakan kandungan, malas mengonsumsi makanan bergizi, dan kehilangan semangat merawat diri. 

Akibatnya, bayi berisiko lahir dengan berat badan rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko stunting, yang merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Masalah mental juga dapat berlanjut setelah persalinan. Fenomena baby blues (perasaan sedih, cemas, atau mudah menangis yang biasanya muncul beberapa hari setelah melahirkan) atau bahkan postpartum depression (depresi pascapersalinan yang lebih berat dan berlangsung lebih lama) membuat ibu sulit menjalin ikatan dengan bayinya.

Pada beberapa kasus, ada ibu yang menolak menyusui, ada pula yang merasa tidak sanggup mengurus anak. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik bayi, melainkan juga perkembangan emosional dan psikososialnya.

Faktor pemicu gangguan mental pun beragam. Hasil penelitian Yuli dari lima puskesmas di Surakarta (Gajahan, Gilingan, Kratonan, Penumping, dan Sangkrah) menunjukkan adanya tekanan ekonomi, kehamilan yang tidak direncanakan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya dukungan suami dan keluarga turut memperparah keadaan.

Sayangnya, banyak masyarakat masih menyepelekan masalah-masalah tersebut. Emosi ibu hamil sering dianggap sekadar “sensi” atau perubahan hormonal yang wajar. 

Stigma tersebut membuat ibu enggan bercerita, sementara tenaga kesehatan jarang menanyakan kondisi emosional secara khusus. “Padahal yang dibutuhkan ibu bukan penghakiman, tapi perhatian,” kata Yuli.

Penelitian Yuli mengungkap celah besar di layanan primer. Selama ini puskesmas hanya mencatat gangguan mental berat seperti skizofrenia, bunuh diri, atau kecanduan. 

Depresi ringan maupun kecemasan pada ibu hamil tidak pernah masuk sistem pelaporan. Akibatnya, tidak ada data akurat mengenai prevalensi masalah mental pada kelompok ini.

Padahal tujuan skrining adalah mendeteksi gejala awal sebelum berkembang lebih parah. Yuli menegaskan skrining sebaiknya dilakukan setidaknya dua kali selama kehamilan, yakni pada kunjungan pertama dan menjelang persalinan. 

“Jika ditemukan indikasi masalah, skrining bisa diulang di trimester kedua atau bahkan pasca persalinan. Dengan begitu, tenaga kesehatan bisa segera memberi konseling, edukasi, atau rujukan ke layanan spesialis,” jelas dia.

Kendala lainnya juga terletak pada instrumen skrining. Selama ini puskesmas menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang berlaku umum untuk orang dewasa. 

Instrumen tersebut, menurut Yuli, dianggap terlalu panjang dan kurang spesifik untuk ibu hamil. Ia merekomendasikan penggunaan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), kuesioner berisi sepuluh pertanyaan sederhana yang lebih sesuai dengan kondisi ibu hamil maupun pasca melahirkan.

“Kalau instrumennya panjang, ibu hamil jadi malas mengisi. EPDS lebih praktis dan hasilnya bisa langsung terbaca,” terang Yuli. Instrumen ini bahkan mulai diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan jiwa.

Penelitian Yuli tak berhenti pada tahap akademik. Melalui publikasi ilmiah dan kegiatan diseminasi, temuan itu sampai ke Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas di Surakarta. Tahun 2025, setahun setelah penelitian pertamanya, lahirlah kebijakan lokal untuk mulai menerapkan skrining kesehatan mental ibu hamil, meski implementasinya masih terbatas.

Kini, Yuli juga tengah mengembangkan aplikasi digital agar bidan bisa membaca hasil skrining secara otomatis. Inovasi yang masih dikembangkan ini diharapkan mampu mengurangi beban kerja manual, lantaran hasil pemeriksaan akan langsung menunjukkan apakah ibu hamil memerlukan edukasi, konseling, atau rujukan.

Dosen Kesehatan Masyarakat UMS yang baru-baru ini dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku itu menekankan, skrining medis hanyalah satu bagian dari solusi. Dukungan sosial dari keluarga, terutama suami, sama pentingnya. 

Program kelas ibu hamil di puskesmas sebenarnya dirancang untuk melibatkan pasangan, tetapi sering kali kehadiran suami terkendala jadwal kerja atau minimnya anggaran program. Padahal, keterlibatan suami bisa memberi dampak besar. 

Keterlibatan pasangan terbukti memberi dampak besar terhadap kondisi psikologis ibu. Kehadiran suami membuat ibu merasa lebih diperhatikan, sehingga risiko depresi dapat ditekan secara signifikan. 

Yuli pun berharap ke depan ada kebijakan nasional yang lebih tegas mengenai skrining kesehatan mental ibu hamil. Kebijakan semacam itu akan memungkinkan data kesehatan jiwa dicatat secara lebih rinci, sehingga kelompok rentan seperti ibu hamil dapat benar-benar terpantau.

“Persoalan ini menyangkut kualitas manusia di masa depan. Mengabaikan kesehatan mental ibu hamil sama saja mempertaruhkan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva

Desainer: Salsabila Kamila Wardah