Mendamba Indonesia yang Siap Siaga Bencana

Hari-hari ini media kita dipenuhi dengan beragam berita bencana. Banjir, angin kencang, longsor, hingga gempa bumi adalah bencana yang hilir mudik mengisi ruang berita. Akhir dan awal tahun memang seperti masa yang paradoksal. Di satu sisi, kita antusias menyambut masa yang baru, tapi di sisi lainnya kita juga cemas akan bencana yang mengintai.

Belum lekang dari memori kita bagaimana mengerikannya tsunami yang meluluhlantakkan Aceh di penghujung tahun 2004. Kita juga masih ingat amukan Gunung Merapi awal November 2010 yang abu vulkaniknya terbang hingga ke Jawa Barat, tsunami yang menghantam pesisir Banten akhir 2018, atau gempa bumi di Lombok tahun 2018 yang langka karena diikuti empat gempa susulan dengan magnitudo di atas 5. Semua bencana ini bagai sebuah pengondisian (conditioning) agar kita selalu siap siaga ketika memasuki pergantian tahun.

Baca juga: Dugaan Segmentasi Patahan pada Masa Gempa Lombok 2018, Perlukah Masyarakat Was-was?

UU No 24 Tahun 2007 mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sebagai negara perlintasan ring of fire, kesiapsiagaan memang sangat penting sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Kapasitas yang tinggi diharapkan dapat mengurangi risiko bencana.

Akan tetapi, kesiapsiagaan yang kita perlukan sebagai bangsa yang tinggal di negeri sarat bencana rasanya masih jauh dari harapan. Walaupun dihantam bencana berkali-kali, masyarakat masih menyikapinya dengan paradigma responsif yang menekankan pada upaya tanggap darurat ketika terjadi bencana. Hal ini jauh dari paradigma pengurangan risiko United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) yang mengutamakan pengelolaan berkesinambungan sejak pra hingga pasca bencana.

Berkaca pada Jepang, kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana sepertinya memang jauh tertinggal di belakang. Kita bisa membandingkannya dari kejadian gempa di Ishikawa pada 2 Januari lalu yang viral di media sosial. Dalam bencana tersebut, dunia menyaksikan bagaimana Jepang memenuhi semua prasyarat untuk disebut sebagai bangsa yang siap siaga, mulai dari teknologi hingga sumber daya manusianya.

Kejadian gempa Ishikawa lalu menunjukkan kepada kita bagaimana teknologi Early Warning System (EWS) membantu masyarakat menyelamatkan diri atau melakukan evakuasi sesaat sebelum terjadi gempa. Sistem peringatan dini itu terhubung ke semua smartphone masyarakat dan akan berbunyi sebelum gempa terjadi. Dalam satu tangkapan layar, diketahui bahwa sistem memberikan sinyal bahaya 18 detik sebelum kejadian gempa. Dengan waktu selama itu, jangankan untuk menyelamatkan diri, untuk menyelesaikan hajat di kamar mandi pun rasanya masih sempat.

Saya masih ingat, sepuluh tahun lalu seorang pakar kebencanaan mengatakan bahwa gempa mustahil dideteksi sehingga tidak bisa diterapkan EWS. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu kebencanaan, Jepang membuktikan bahwa EWS gempa bukan sesuatu yang mustahil untuk diterapkan. EWS gempa menjadi terobosan yang sangat signifikan manfaatnya karena gempa adalah salah satu bencana yang paling berisiko menimbulkan korban jiwa.

Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan dalam akun X-nya bahwa EWS yang serupa sedang diujicobakan di Indonesia. Pada kejadian gempa Sumedang 31 Desember lalu, EWS BMKG sudah berhasil mendeteksi gempa 11 detik sebelum kejadiannya. Namun sekali lagi, sistem ini masih diuji coba dan belum jelas kapan bisa dipakai masyarakat luas. Kalau pun sudah siap, ada beberapa hal yang berkaitan dengan psikologi masyarakat yang perlu diperhatikan supaya alat ini efektif sebagai sistem peringatan dini.

Pertama, pemerintah perlu menyiapkan mental masyarakat untuk menerapkan EWS ini. Mereka perlu diberikan edukasi terkait bagaimana menyelamatkan diri dari gempa, sehingga masyarakat tidak panik ketika alarm EWS berbunyi. Bayangkan jika sistem tersebut diterapkan tanpa ada edukasi sebelumnya. Kepanikan akibat bunyi alarm akan menciptakan kekacauan dan bencana sekunder, apalagi jika alarm itu berbunyi di tempat tertutup seperti mal, sekolah, dan perkantoran. Jangankan di tempat tertutup, di tempat terbuka saja sudah menimbulkan kekacauan. Kasus hoaks robohnya menara Masjid Sriwedari tahun 2022 yang membuat panik peserta car free day bisa kita jadikan permisalan.

Jika merujuk pada kejadian gempa Jepang yang terjadi tepat di Prefektur Ishikawa beberapa waktu lalu, kita dapat melihat bagaimana ketenangan orang-orang Jepang dalam menghadapi bencana. Ketenangan ini tentunya bukan dihasilkan dari 1-2 kali edukasi, tapi dari proses yang sangat panjang. Bahkan sejak balita mereka sudah diajarkan. Selain karena edukasi yang berkelanjutan, mereka juga memiliki prakondisi lain yang membuat mereka tenang meski alarm meraung, yaitu konstruksi bangunan tahan gempa.

Jepang dikenal sebagai negara yang sangat concern terhadap konstruksi bangunan. Dengan konstruksi yang adaptif, kita bisa melihat di banyak video bagaimana gedung-gedung di Jepang meliuk-liuk ketika terjadi gempa sehingga bangunan tetap berdiri tegak meski diguncang gempa bermagnitudo besar. Hal ini setidaknya meminimalisir kepanikan yang timbul karena khawatir gedung ambruk bagi orang-orang yang berada di dalam. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Mendambakan konstruksi yang meliuk-liuk seperti di Jepang sepertinya masih terlalu muluk-muluk. Apalagi biaya konstruksi tahan gempa tidaklah murah. Dengan konstruksi abal-abal saja generasi milenial sudah menjerit karena harga rumah yang tidak terjangkau, apalagi ditambah embel-embel tahan gempa? Maka tidak heran jika banyak bangunan ambruk walau hanya disenggol gempa berkekuatan kecil karena konstruksinya yang rapuh.

Jikalau membayangkan konstruksi bangunan tahan gempa yang menyeluruh terlalu muluk-muluk, minimal bangunan publik harus dibuat seresistan mungkin. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebenarnya telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 yang mengatur tata cara perencanaan bangunan tahan gempa, tinggal implementasinya saja yang perlu selalu diawasi.

Selain mengedukasi masyarakat tentang upaya menyelematkan diri, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar EWS bencana itu bisa awet terpasang di tempatnya. Bukan rahasia lagi bahwa banyak alat EWS yang raib dicuri. Saya ingat dulu di suatu kuliah, seorang pakar bencana longsor mengeluhkan EWS longsor yang baru dipasangnya beberapa pekan, hilang dicuri. Ini sangat ironis. Alat yang seharusnya bisa menekan jumlah korban, hanya dimaknai seperti besi kiloan.

Supaya hal yang sama tidak terus menerus terulang, pemerintah dan para stakeholders perlu meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap ancaman bencana, di samping mengupayakan pemasangan EWS di tempat dan cara yang paling aman. Dengan kesadaran yang terbangun, diharapkan masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan sehingga tindakan pencurian bisa ditekan.

Ditulis oleh: Fajar Ruddin, S.Psi., M.Sc., M.A. (Dosen Pengampu Psikologi Kebencanaan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Sumber: Koran Solopos Edisi Sabtu Wage - Minggu Kliwon, 13-14 Januari 2024