Mengapa Generasi Muda Sulit Menabung?

Saldo tabungan masyarakat segmen kecil kurang dari Rp100 juta terus menyusut dalam delapan tahun terakhir. Riset Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat nilai saldo per rekening pada segmen itu tergerus dan mandek di angka Rp1,7 juta per Mei 2026.

Data Perbanas menyebutkan rata-rata saldo tabungan masyarakat pada segmen kecil mencapai Rp3,1 juta pada 2018. Angka itu kemudian turun menjadi Rp1,8 juta pada 2024. Pada paruh awal 2026, angkanya kembali merosot menjadi Rp1,7 juta. 

Sebaliknya, segmen tabungan di atas Rp5 miliar malah mengalami pertumbuhan signifikan. Rata-rata saldo tabungan pada segmen ini mencapai Rp38,773 miliar pada Mei 2026. Angka tersebut melesat dibanding rerata saldo pada 2018 yang sebesar Rp27,626 miliar. 

Chief Economist Perbanas Winang Budoyo menjelaskan pihaknya tengah mencermati merosotnya saldo tabungan pada segmen kecil. Kejadian ini, menurutnya, justru memunculkan fenomena “mantab”, alias makan tabungan. 

“Artinya lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dibandingkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi tabungan,” ujar Winang, dikutip dari Narasi, Kamis (6/8/2026).

Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Mahameru Rosy Rochmatullah, S.E., M.Si. mengatakan merosotnya saldo tabungan masyarakat merupakan gejala melemahnya daya beli masyarakat dan tekanan ekonomi struktural. Fenomena ini bukan sekadar masalah rendahnya literasi keuangan. 

Menurut Mahameru, edukasi tentang pentingnya menabung tidak akan cukup bila tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan. “Kita membutuhkan kebijakan penciptaan lapangan kerja formal yang lebih masif, regulasi yang lebih ketat terhadap predatory lending (pinjaman online), serta intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujarnya, Kamis. 

Tekanan daya beli juga dialami generasi Z atau gen Z. Padahal, gen Z merupakan penopang utama konsumsi nasional. Riset Mandiri Research Institute bertajuk ”Paradoks Konsumsi Gen Z” menemukan, kontribusi konsumsi gen Z meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, kualitas konsumsinya melemah. 

Kuantitas belanja gen Z selama Januari-November 2025 mengalami penurunan nilai sebesar 5,2 persen secara tahunan. Artinya, peningkatan konsumsi gen Z lebih didorong frekuensi transaksi ketimbang nilai per transaksi. 

Sementara riset Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey pada 2023/2024 menemukan lebih dari 50 persen gen Z dan milenial hidup dari gaji ke gaji. Biaya hidup menjadi kekhawatiran nomor wahid, jauh di atas isu perubahan iklim atau pengangguran. Hal ini diperparah dengan laju inflasi yang melesat jauh, namun tidak diiringi peningkatan upah minimum pekerja. 

Dosen Akuntansi UMS Mahameru menilai tidak tepat jika menyalahkan generasi muda karena tidak dapat menabung. Meskipun faktor terdapat gaya hidup, seperti kebiasaan membeli kopi maupun menonton konser, masalah utamanya bersifat struktural. 

Mahameru menyebut kondisi ini sebagai perfect storm. Generasi muda saat ini menghadapi stagnasi upah yang relatif lama yang tidak sebanding dengan pertumbuhan inflasi biaya hidup dasar, terutama harga hunian, pendidikan, dan pangan. 

“Mereka bukan tidak mau menabung, tetapi ruang fiskal di dompet mereka memang sudah habis untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar bulanan,” jelasnya.

Fenomena makan tabungan dan memangkas pengeluaran sekunder, seperti hiburan, pakaian, maupun rekreasi, bukanlah penyesuaian gaya hidup biasa. Mahameru menyebut kondisi ini sebagai mode bertahan hidup karena mulai menggerus instrumen pertahanan finansial terakhir hanya untuk makan dan bayar cicilan. Artinya, pendapatan utama mereka sudah tidak lagi sanggup menutupi inflasi kebutuhan pokok.

Dampaknya pun sangat destruktif, baik di level mikro (keluarga) maupun makro (negara). Fenomena ini membuat ketahanan finansial hancur akibat ketiadaan tabungan. Satu guncangan kecil (sakit, kecelakaan, atau pemutusan hubungan kerja) dapat melempar mereka ke jurang kemiskinan ekstrem. 

Di level makro, ekonomi Indonesia mayoritas digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Nilainya mencapai lebih dari 50 persen pendapatan domestik bruto. Ketika tabungan ludes, konsumsi akan mandek. Imbasnya barang produksi pabrik tidak terbeli dan berujung pada efisiensi perusahaan dan gelombang PHK. “Ini adalah lingkaran setan menuju resesi,” beber Mahameru.

Mahameru menegaskan intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah, kata dia, tidak boleh terjebak pada angka makro pertumbuhan ekonomi 5 persen. Sebab angka makro kerap menutupi kesulitan ekonomi masyarakat di level mikro. 

“Jika kita abai, ketimpangan yang melebar ini akan memicu masalah sosial, peningkatan kriminalitas, dan ketidakstabilan politik,” tegas dia. 

Lesunya perekonomian juga dapat memunculkan kelompok rentan yang mungkin tidak masuk ke data orang miskin hari ini. Namun, sangat mudah menjadi miskin jika terjadi guncangan harga. Jika fenomena makan tabungan ini dibiarkan, Mahameru melanjutkan, maka akan memperburuk rasio Gini Indonesia.

Ia mendorong pemerintah untuk mengubah arah kebijakannya agar berfokus pada penyelamatan daya beli kelas menengah dan bawah. Selama ini kebijakan pemerintah lebih condong pada pertumbuhan.

Kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan intervensi pasar untuk menstabilkan harga pangan. Perluasan jaring pengaman sosial juga perlu dilakukan dengan mencakup pekerja rentan dan kelas menengah-bawah. Dukungan lainnya adalah dengan subsidi transportasi publik untuk memangkas biaya hidup harian. 

Sementara kebijakan jangka panjang dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja di sektor formal dan revitalisasi sektor manufaktur. “Kita butuh investasi yang menyerap tenaga kerja. Bukan sekadar padat modal yang hanya dinikmati segelintir investor,” ungkapnya. 

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva