Kelas Menengah: Kian Terhimpit Meski Didamba Negara

Laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut kelas menengah di Indonesia anjlok hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Dari sekitar 60 juta jiwa kelas menengah pada 2018, kini tersisa 52 juta jiwa kelas menengah pada 2023.

Kelas menengah, menurut LPEM FEB UI, dikategorikan sebagai kelas yang memiliki peluang kurang dari 10 persen untuk menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsi mereka saat ini.

Pada 2014, penduduk kelas menengah berjumlah 39 juta jiwa (15,6 persen populasi). Angka tersebut meningkat sebanyak 21 juta jiwa pada 2018 menjadi 60 juta jiwa (23 persen populasi).

Sayangnya, pertumbuhan tersebut mandek dalam lima tahun terakhir. “Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa dengan proporsi populasi sekitar 18,8 persen saat ini,” tulis LPEM FEB UI dalam riset tersebut. 

Penurunan kelas menengah dalam lima tahun terakhir dibarengi dengan angka konsumsi rumah tangga yang terus tergerus. Pada 2018, total konsumsi kelas menengah sebesar 41,9 persen dari total konsumsi rumah tangga Indonesia. Konsumsi kelas menengah anjlok pada 2023 menjadi 36,8 persen. 

Riset LPEM FEB UI juga menyebut pengeluaran untuk makanan pada kelas menengah naik dari 36,6 persen pada 2014 menjadi 41,3 persen pada 2023. Temuan tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab pengeluaran nonmakanan, seperti untuk barang tahan lama, kesehatan, pendidikan, dan hiburan, lebih menunjukkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi dibanding pengeluaran makanan. 

“Peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan menunjukkan penurunan daya beli kelas menengah. Erosi daya beli ini menjadi mengkhawatirkan karena berdampak pada konsumsi agregat yang merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” tulis LPEM FEB UI dalam risetnya.

Mengacu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi, jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70 persen dari populasi Indonesia pada 2045. 

Target tersebut bukan tanpa alasan. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., kelas menengah merupakan kelompok masyarakat paling konsumtif. Pola konsumtif ini akan meningkatkan permintaan barang yang mendorong bergeraknya produksi barang dan pertumbuhan ekonomi.

“Kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran 1,2 juta sampai 1,6 juta rupiah per bulan untuk konsumsi,” jelas dia. “Semakin ke bawah kelasnya, maka semakin konsumtif.”

Dalam hal perpajakan, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang taat membayar pajak. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebanyak 50,7 persen pembayar pajak berasal dari kelas menengah. Subsidi yang diterima kelas menengah pun terbilang rendah, yakni sebesar 9 persen.

Anton menyayangkan penurunan kelas menengah yang terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas perekonomian yang menurun. “Itu artinya perekonomian kita lebih tidak berkualitas dibandingkan perekonomian kita sebelumnya,” tegasnya. 

Penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia, menurut Anton, bermula saat Pandemi Covid-19. Meskipun perekonomian Indonesia terbilang berhasil bertahan selama pandemi, Anton melihat kondisi tersebut tetap membuat sebagian kelas menengah kehilangan pendapatan dan pekerjaan. 

“Kebanyakan dari mereka (kelas menengah) itu tidak memiliki job security yang artinya pekerjaannya tidak bisa dipertahankan dalam waktu lama,” ujar Anton.

Saat pandemi telah usai pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mengangkat kembali kelas menengah yang terjun ke kelas miskin. Terlihat dari penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang saat ini terjadi. 

“Meskipun ekonomi tumbuh positif di 5 persen, tapi nampaknya ekspektasi pertumbuhannya tidak sesuai seperti yang diharapkan,” imbuh dia.

Turunnya angka kelas menengah juga tidak lepas dari pengaruh global. Menurut Anton, perlambatan ekonomi dunia disebabkan kondisi geopolitik global seperti perang Rusia - Ukraina, krisis Israel - Palestina, penurunan permintaan di Amerika Serikat, perlambatan manufaktur Tiongkok, hingga peningkatan suku bunga global.

“Proses pemulihan ekonomi belum maksimal, karena kekisruhan global membuat kondisi ekonomi dunia mengalami penurunan. Perang Ukraina - Rusia misalnya menyebabkan rantai barang dan jasa di dunia menjadi terganggu,” lanjut Dekan FEB UMS itu.

Anton tidak menampik jika upaya menyelamatkan kelas menengah membutuhkan anggaran yang besar. Sebab, mereka sebelumnya memiliki penghasilan sehingga  kelas menengah mempunyai kebebasan dalam memilih kebutuhannya. Lain halnya dengan kelas miskin yang dapat dibantu dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial lainnya.

Situasi Indonesia saat ini tidak menguntungkan untuk memberikan insentif bagi kelas menengah. Memberikan pekerjaan pekerjaan kepada kelas menengah juga jadi tantangan. Kelas menengah didominasi pekerja terampil dan terdidik. 

“Memberikan pekerjaan blue collar juga tidak bisa karena mereka akan menuntut pekerjaan berkualitas dengan tingkat upah di atas upah minimum, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tuan,” Anton menjelaskan. 

Kunci mengatasi masalah ini, ujar Anton, adalah pemerintah harus menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan efisiensi perekonomian dengan mengurangi pungli dan korupsi, memperbaiki kualitas tenaga kerja, dan memudahkan regulasi penanaman investasi di Indonesia.

Disinggung mengenai proyek strategis nasional (PSN), Anton mengatakan PSN tidak membantu kelas menengah secara langsung. Dia memandang mayoritas PSN bergerak pada sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja.

“PSN itu kan harapannya memperbaiki iklim investasi dan membantu terbangunnya industri. Nah, industri ini nanti yang menolong kelas menengah dengan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas,” ungkapnya.

Langkah substansial yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru. Hadirnya pengusaha baru akan membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Dia menekankan pengusaha tersebut harus memberikan dampak, seperti pengusaha produk baru, industri kreatif, maupun bisnis digital.

Selain itu, pemerintah harus fokus memperbaiki iklim investasi, memperbaiki regulasi perekonomian dan bisnis, memperkuat penegakan hukum, serta menghilangkan tumpang tindih aturan.

“Kalau perlu pengusaha-pengusaha yang strategis itu diberi insentif seperti tax holiday (insentif pajak) atau subsidi lainnya, agar harga jual produknya dapat bersaing di pasar global. Itu lebih penting daripada membangun PSN,” pungkasnya. 

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva