Kerusakan Lingkungan Diabaikan Demi Tambang

Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang sebelumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Selasa, 10 Juni 2025. Merujuk pewartaan Tempo, keputusan tersebut datang setelah temuan Greenpeace dan sejumlah lembaga lingkungan lain menunjukkan adanya kerusakan lingkungan serius di wilayah terkait akibat aktivitas tambang.

Raja Ampat diketahui menyimpan sekitar 75 persen spesies terumbu karang dunia dan menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Sayangnya, laporan Greenpeace menyebutkan sedikitnya 500 hektare hutan telah dibuka untuk tambang. Jika seluruh konsesi berjalan, lebih dari 8.700 hektare hutan alam diperkirakan akan hilang.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang turun langsung ke lokasi, mencatat aktivitas tambang di sejumlah titik melanggar Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Beberapa perusahaan diketahui tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau sistem pengelolaan limbah yang layak.

Dari lima perusahaan tambang yang sebelumnya beroperasi, hanya satu yang kini masih diberi izin melanjutkan operasinya, yakni PT Gag Nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan perusahaan tersebut dinilai telah melakukan tata kelola limbah sesuai dokumen AMDAL.

“Arahan Bapak Presiden, kami harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” kata Bahlil dikutip dari Tempo, Kamis (20/6/2025).

Rasa-rasanya klaim tersebut tak cukup meredakan kekhawatiran publik. Salah satunya datang dari dosen Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Dr. Aditya Saputra, S.Si., M.Sc., yang menilai aktivitas dari sektor pertambangan tetaplah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

“Penambangan nikel di Raja Ampat ini salah satu kasus, ya. Kalau pertambangan tidak dikontrol dengan baik, potensi dampaknya sangat serius. Ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia,” tegas Adit secara daring, Kamis (20/6/2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, tambang nikel menjadi incaran industri global. Nikel adalah bahan utama dalam produksi baterai litium, yang menjadi tulang punggung transisi energi menuju kendaraan listrik.

Dikutip Mongabay, Indonesia yang disebut-sebut memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kini menjadi medan eksploitasi oleh berbagai perusahaan tambang raksasa. Mirisnya, lonjakan permintaan global justru mendorong ekspansi tambang ke wilayah-wilayah yang sangat sensitif secara ekologis, seperti Raja Ampat.

“Kasus kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di Papua Barat. Di Bangka Belitung, eksploitasi timah sudah berlangsung lama dan sebagian menyebabkan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan yang parah,” ujar pegiat Pusat Studi Lingkungan UMS itu. Menurut dia, tanpa perencanaan matang, pemantauan, dan rehabilitasi pascatambang, aktivitas pertambangan hanya akan berujung pada bencana lingkungan.

Dari sudut pandang geografi lingkungan, aktivitas tambang yang dilakukan tanpa perencanaan matang memicu berbagai kerusakan ekologis. Adit menjelaskan, pembukaan lahan (land clearing) yang dilakukan untuk menambang menyebabkan hilangnya vegetasi, meningkatnya laju erosi, dan meningkatnya limpasan air permukaan (run-off).

“Akibatnya, saat hujan deras turun, air tidak lagi terserap tanah, melainkan langsung mengalir ke permukaan lalu menyebabkan banjir dan longsor,” terang dia.

Tanah yang terbawa arus pun menyebabkan sedimentasi berat di laut, yang berdampak langsung pada terumbu karang, lamun, dan seluruh ekosistem pesisir. Sedimentasi ini pula yang disorot Greenpeace dan sejumlah lembaga ilmiah. Mereka mencatat sejumlah lokasi penyelaman favorit di Raja Ampat kini mengalami penurunan kualitas air dan tutupan karang akibat partikel lumpur dari wilayah tambang.

Kompas.id melansir, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 1.901 kilometer persegi akibat pertambangan sepanjang tahun 2010-2014. Aktivitas-aktivitas pertambangan yang menjamur itu menyumbang 0,7 persen dari total kehilangan hutan seluas 267.591 kilometer persegi sejak tahun 2000. Salah satu yang terparah, ekstraksi batu bara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi penyebab utama deforestasi terkait pertambangan di Indonesia.

Kasus lain tak kalah menarik. Mengutip Tempo, PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua menyuguhkan kerugian ekologis yang cukup parah. Meski di satu sisi, perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini menjadi penyumbang devisa dan pajak besar bagi negara. 

Beberapa perusahaan tambang kini mengaku menerapkan konsep green mining, seperti PT Bayan Resources Tbk, PT Berau Coal, PT Gag Nikel, dan beberapa perusahaan tambang lain yang lantang mengklaim berkomitmen menggencarkan green mining. Mereka tampak mengupayakan penanaman pohon di lahan bekas tambang, membangun sistem pengolahan limbah, dan melakukan kampanye lingkungan.

Menurut Adit, klaim seperti itu harus diuji secara ilmiah dan diawasi ketat oleh negara. “Green mining itu bagus kalau memang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai itu cuma jadi slogan di media. Di lapangan belum tentu dijalankan dengan benar,” selidiknya.

Adit mencontohkan Kanada yang sudah menerapkan prinsip green mining secara serius. Negeri Pohon Maple itu gencar melakukan pengawasan mutu lingkungan mulai dari tahap eksplorasi hingga pascatambang.

“Di Indonesia, sistem pengawasannya masih terlalu longgar. Pemerintah harus memegang peran utama sebagai pengontrol,” saran dia.

Bahkan seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam proyek-proyek tambang berkelanjutan. Tentu saja ini harus diiringi peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah dan perusahaan tambang seharusnya bekerja sama untuk membangun kompetensi warga agar bisa terlibat secara setara.

“Jangan sampai masyarakat lokal cuma jadi penonton. Mereka harus diberdayakan secara aktif, baik sebagai pekerja, pengawas, maupun mitra konservasi,” tambah Adit.

Salah satu solusi konkret yang disampaikan Adit adalah perlunya pemetaan konservasi yang ketat. “Kita harus menentukan, mana wilayah yang layak untuk ditambang, dan mana yang harus dilindungi. Sudah ada aturannya. Kalau sudah masuk wilayah konservasi, tambang tidak boleh masuk,” tegasnya.

Namun pada kenyataannya, banyak wilayah konservasi yang belum memiliki kajian detail, sehingga rawan dimanipulasi atau diubah peruntukannya. Layaknya kasus tambang nikel Raja Ampat.

Meski saat ini status empat izin tambang telah dibatalkan. Namun satu perusahaan masih bisa melanjutkan kegiatan dengan dalih lokasi tambang berada di luar Geopark.

“Disebut ya, pemerintah melalui KLHK dan ESDM akan mengawasi kegiatan ini secara ketat. Sekali lagi, pengawasan saja tidak cukup,” ujar Adit memperingatkan.

Diperlukan ketegasan regulasi, komitmen, dan dukungan masyarakat luas untuk menjaga Raja Ampat tetap lestari. Karena jika Raja Ampat bisa rusak, maka tidak ada jaminan bahwa wilayah lainnya di Indonesia tidak akan menyusul.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva