Relaksasi TKDN Harus Selektif

Pemerintah berencana melonggarkan kebijakan yang mengatur tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kebijakan tersebut akan dibuat lebih fleksibel menyusul hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, terkait tarif resiprokal Indonesia sebesar 32 persen yang ditetapkan Presiden Donald Trump. 

Hal tersebut dikemukakan Presiden Prabowo Subianto saat berdialog dengan asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS, di Jakarta, Senin (7/4/2025). Menurut Prabowo, relaksasi TKDN perlu dilakukan untuk memacu daya saing industri nasional. 

“Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, industri kita malah bisa kalah bersaing,” kata Presiden.

Para pengusaha yang hadir dalam dialog tersebut mengusulkan TKDN yang lebih fleksibel dan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan bahan baku lokal. Usulan tersebut dinilai lebih realistis dan tidak membebani para pengusaha. 

“TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif,” tambah Prabowo. 

TKDN adalah besaran porsi, bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi dari dalam negeri pada suatu produk atau jasa. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif. Semakin tinggi nilai TKDN, maka semakin banyak unsur lokal pada pembuatan produk tersebut. 

Pakar ekonomi internasional dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Akbar Pratama Kartika, S.E., M.SE., menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan TKDN. Menurutnya, pemerintah menganggap beberapa produsen lokal telah siap untuk bersaing dengan produsen asing.

“Mungkin dianggap selama pemberlakuan TKDN kemarin, beberapa produsen sudah kuat dan mempunyai posisi penting pada rantai produksi barang,” ujar Akbar, Kamis (17/4/2025).

Akbar mengatakan relaksasi TKDN menunjukkan komitmen pemerintah pada konsumen. Sebab, TKDN fleksibel akan berpotensi menurunkan harga produk yang dijual di pasaran. 

Kebijakan TKDN dinilai membuat harga jual sejumlah produk terlampau tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli suatu produk. 

Persyaratan TKDN yang sangat ketat membuat biaya produksi di Indonesia menjadi mahal. Tuntutan untuk menyerap tenaga kerja lokal dengan membangun pabrik berbiaya fantastis juga mengerek biaya produksi di Indonesia. Hal tersebut membuat produsen membebankan mahalnya biaya produksi pada konsumen.

Akbar juga mengamini jika kualitas produksi barang lokal belum mampu menyaingi kualitas barang asal Vietnam atau Cina. Salah satu tantangannya adalah minimnya teknologi tinggi di Indonesia. 

TKDN yang fleksibel akan memungkinkan masuknya teknologi canggih tanpa komponen dalam negeri sama sekali. Teknologi tersebut dapat menunjang produktivitas dalam negeri. “Teknologi tinggi itu kita belum bisa bikin sendiri,” beber dosen Ekonomi Pembangunan UMS itu.

Kendati konsumen akan menerima manfaat dari relaksasi TKDN, Akbar mendorong pemerintah untuk lebih selektif terhadap jenis barang yang tidak diwajibkan memiliki TKDN. Tujuannya agar produsen lokal tetap mampu bersaing saat menghadapi arus masuk barang impor. 

“Kita seleksi dulu sektornya. Jangan dibuka semua. Enggak semua industri kita kompetitif,” tegasnya.

Adapun beberapa sektor yang dapat dilonggarkan TKDN-nya, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, padat karya tekstil, hingga makanan dan minuman olahan.

Sementara sektor industri yang membutuhkan TKDN adalah sektor industri manufaktur elektronik, otomotif, dan teknologi informasi. Tujuannya, Akbar menjelaskan, agar industri lokal dapat meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi komponen-komponen teknologi.

Data pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 menunjukkan sektor industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar PDB. Nilainya mencapai Rp4,2 kuadriliun atau 18,98% dari nilai PDB nasional, hampir dua kali lipat sektor pertanian. 

Akbar pun mengamini jika pelonggaran TKDN berpotensi membuat sebagian investor memilih langsung menjual barangnya, alih-alih melibatkan produsen lokal. Kebijakan TKDN, kata dia, terkesan memaksa investor untuk masuk ke Indonesia. 

Namun, dia optimis masih ada peluang bertambahnya investor yang masuk ke Indonesia. Sebab, relaksasi TKDN merupakan bentuk kebijakan liberalisasi ekonomi. Salah satu negara yang telah menerapkan liberalisasi ekonomi adalah Vietnam. Hasilnya, banyak perusahaan global yang mulai membuka pabriknya di Vietnam.

“Contohnya Apple masuk ke Vietnam karena lebih banyak kebebasan yang diberikan pemerintah setempat. Mulai dari mencari bahan baku, hingga distribusinya,” tambahnya. 

Kunci keberhasilan relaksasi TKDN adalah kemampuan komunikasi pemerintah kepada perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dia mendorong pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut urgensi pelonggaran TKDN di hadapan publik.

Jangan sampai kebijakan pelonggaran TKDN kurang tersosialisasikan kepada perusahaan asing. Dikhawatirkan perusahaan asing masih enggan berinvestasi di Indonesia, sebab menganggap aturan TKDN yang ketat masih berlaku.

“Yang saya rasakan ini pemerintah kurang komunikasinya dan kurang menjual kemampuan Indonesia,” tandasnya.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva