Setelah Sritex Bangkrut dan Mem-PHK Karyawannya

Setelah mencoba berbagai langkah untuk bertahan, PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk (Sritex) akhirnya berhenti beroperasi per 1 Maret 2025. Jumlah karyawan Sritex yang dirumahkan mencapai 10.665 orang. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut telah terjadi sepanjang Januari - Februari 2025. 

Kementerian Ketenagakerjaan dalam konferensi persnya, Jumat (28/2/2025), menyebut jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK Januari lalu mencapai 1.065 orang. Sementara gelombang PHK Februari mencapai sekitar 9.600 orang. Jumlah tersebut berasal dari empat perusahaan Sritex Group, yakni PT Sritex Sukoharjo, PT Bitratex Semarang, PT Sinar Pantja Djaja Semarang, dan PT Primayudha Boyolali.

Sehari sebelum Sritex berhenti beroperasi, ribuan karyawan menyemut di halaman pabrik yang terletak di Jalan Samanhudi, Nomor 88, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dilansir Tempo, mereka berjabat tangan dan berpelukan dengan jajaran direksi Sritex. Tangis haru tampak dari wajah para pegawai. 

Kesedihan karyawan Sritex juga merambah di linimasa media sosial. Sri Lestari alias Lilis Ceplis, membagikan kesedihannya dalam akun Facebook-nya. Karyawan yang berkarier sejak 2001 itu mengatakan Sritex telah mengubah hidupnya. 

“Terima kasih Sritex. 24 tahun yang sangat cukup merubah hidupku. Terima kasih juga untuk pimpinan, juga rekan-rekan kerja semua. Tanpa kalian, saya tidak akan sampai sejauh ini,” tulis Sri Lestari dalam akun Facebook-nya, dikutip Selasa (4/3/2025).

Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh H.M. Lukminto pada 1966. Tahun 1992, Sritex melebarkan sayapnya dengan mendirikan pabrik raksasa dengan empat lini produksi: pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana. Perkembangan Sritex terus berbuah manis hingga mampu mempekerjakan lebih dari 50 ribu karyawan. 

Kapasitas produksi Sritex per harinya mencapai 1.405 bal pemintalan benang, 229.766 meter kain, 306.358 yard untuk penyempurnaan kain, hingga 38.295 potong pakaian jadi. 

Produk Sritex telah tersebar hingga lebih dari 100 negara, seperti Malaysia, Singapura, Australia, Tunisia, hingga Amerika Serikat. Sritex juga pernah memproduksi seragam militer yang dikirim untuk tentara NATO. 

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., mengatakan runtuhnya raksasa tekstil Tanah Air itu mempertegas lemahnya industri sandang dalam negeri. Gejala pelemahan tersebut mulai nampak sejak 2004. Ditandai dengan kebangkitan manufaktur Cina dan penurunan persentase kontribusi industri tekstil Indonesia terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). 

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kontribusi industri tekstil pada 2010 mencapai 1,41 persen. Kontribusi tersebut terus menurun hingga mencapai 1,11 persen pada 2017. Meskipun sempat naik pada 2019 yang mencapai 1,26 persen, angka tersebut kembali anjlok semasa pandemi Covid-19 dan terus menurun hingga 0,99 persen pada 2024. 

Anton menyayangkan penurunan tersebut. Sebab daya serap industri manufaktur, khususnya tekstil, sangat besar. “Industri manufaktur (termasuk tekstil) ini industri paling strategis, karena kebutuhan teknologi dan daya serap tenaga kerjanya itu paling tinggi,” ujar Anton, Selasa (4/3/2025). 

Keterlambatan pemerintah untuk membentengi industri tekstil dinilai menjadi salah satu biang keladi meredupnya sektor sandang dalam negeri. Perkembangan industri tekstil yang masif di era Orde Baru tidak dibarengi dengan penguatan dari segi bahan dan peralatan.

“Pemerintah tidak membangun daya saing industri selain dari tenaga kerja yang murah. Kandungan bahan impornya kan banyak. Mulai dari peralatannya, benangnya, kapasnya, dan pewarnanya,” imbuhnya. 

Efeknya terlihat saat Indonesia dihantam krisis moneter 1997/1998. Banyak pabrik tekstil yang gulung tikar. Walakin, Sritex mampu melewati badai krismon dan bertahan hingga era Reformasi. 

“Tak ada yang mengira kalau Sritex akan bangkrut,” kata Anton. Bahkan pada 2017, Sritex menerbitkan obligasi global senilai 150 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,47 triliun. Belakangan banyak pihak menduga keputusan tersebut menjadi salah satu pemicu bangkrutnya Sritex. “Dari sisi manajerial, Sritex terlalu berani,” tambah Anton.

Kebangkitan industri tekstil Cina, India, dan Bangladesh satu dekade terakhir membuat industri tekstil Indonesia kian terpuruk. Negara-negara tersebut mampu memangkas biaya produksi tekstil, sehingga harga jual lebih murah. Anton melihat biaya produksi di Indonesia masih mahal. Biaya birokrasi menjadi salah satu faktornya.

Kondisi tersebut kian diperparah saat pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kementerian Perindustrian saat impor barang. Aturan tersebut berimbas pada masuknya tekstil impor dengan harga yang lebih murah dibanding produk dalam negeri. “Udah biaya produksinya mahal (tekstil Indonesia), kemasukan (barang) impor pula,” beber Anton.

Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan, pernah melayangkan protes terhadap Permendag Nomor 8, Oktober tahun lalu. Kepada awak media di Jakarta, Iwan mengatakan peraturan tersebut berdampak signifikan pada pengusaha tekstil.

“Begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu semuanya.Lihat saja pelaku tekstil ini. Banyak yang kena dan terdisrupsi terlalu dalam. Jadi sangat signifikan,” kata Iwan, dikutip dari Tempo, Selasa (4/3/2025).

Keputusan kurator untuk menghentikan operasional Sritex berisiko memunculkan sentimen negatif pasar. Sebab, perusahaan sebesar Sritex pun akhirnya runtuh dan merumahkan 10 ribu pegawainya. 

PHK yang dilakukan Sritex, kata Anton, membuat pabrik-pabrik lainya, baik kecil maupun besar, berpotensi meniru jejak Sritex. “Dampaknya itu ketika investor akhirnya menilai bahwa iklim investasi dan bisnis di Indonesia itu enggak bagus,” jelasnya. 

Masa depan 10 ribu pegawai pun dipertaruhkan. Meskipun sejumlah pegawai akan menggunakan uang pesangon sebagai modal bisnis baru, Anton melihat kualitas pekerjaan buruh eks Sritex belum tentu sebaik saat masih bekerja di Sritex. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS itu mewanti-wanti bahwa bisnis yang dibangun belum tentu menghasilkan pendapatan yang layak. Keberlanjutan bisnis tersebut masih dipertanyakan. Dia menekankan pemerintah harus ikut andil dalam memberikan jaminan pekerjaan yang layak untuk eks pegawai Sritex.

Rantai distribusi bahan baku yang selama ini menyokong usaha Sritex juga berpotensi terancam. Apalagi pemasok bahan baku juga berkontribusi pada mata rantai industri tekstil. 

Mereka turut mempekerjakan pegawai dalam jumlah besar. Bangkrutnya Sritex berpotensi menutup sumber penghasilan terbesar para penyuplai bahan baku. 

“Salah satu dampak berantainya, jika pemasok terdampak dan mereka belum dibayar, ini bisa berakibat negatif pada industri pendukung tekstil,” imbuhnya.

Warung dan pertokoan yang berdiri di kawasan Sritex juga berpotensi terpukul. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada ribuan pegawai yang membeli dagangannya. Jika pemasukan berkurang, usaha di sekitar pabrik terancam gulung tikar.

Dukungan pemerintah pada industri tekstil sangat diperlukan. Apalagi jika menyangkut efisiensi produksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang dapat meminimalisir penggunaan bahan impor. 

Sayangnya, langkah tersebut tak nampak pada pemerintah Indonesia. Alih-alih memberikan insentif, pemerintah justru membuka keran impor tekstil. Sikap pemerintah yang inkonsisten juga memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia bisnis Indonesia. 

Sedianya, pemerintah berencana akan menyelamatkan Sritex pada akhir 2024 lalu. Namun, keputusan tersebut urung dilakukan hingga Sritex berhenti beroperasi per 1 Maret 2025. “Padahal janjinya akan di-bail out kan. Tapi ternyata tidak. Perusahaan segede itu memang sebaiknya di-bail out,” kata dia.

Anton mengatakan bailout atau dana talangan harus dilakukan untuk menyelamatkan Sritex. Jika pemerintah tidak turun tangan dalam kasus Sritex, Anton khawatir hal tersebut akan memicu sentimen negatif lainnya. 

“Investor kalau mau masuk ke Indonesia jadi mikir, jangan-jangan pemerintah tidak memberikan fasilitas apa-apa. Wong perusahaan seperti itu (Sritex) tidak dibantu,” tegas dia.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva