Setelah Venezuela Dibombardir AS

Tahun 2026 dibuka dengan serangan militer Amerika Serikat yang menyasar Caracas, Venezuela. Serangan Negeri Paman Sam itu membawa misi untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Keduanya kemudian diboyong ke AS pada Sabtu (3/1/2026).

Presiden AS Donald Trump menuding Maduro sebagai dalang dari kejahatan terorisme narkoba di AS. Mulanya, Trump memerintahkan serangan tersebut sebagai misi penegakan hukum antinarkoba. 

Trump kemudian melebarkan tujuan serangan itu sebagai misi untuk mengelola Venezuela. Dalam sebuah konferensi pers di klub Mar-A-Lago, Palm Beach, Negara Bagian Florida, Trump berencana mengambil alih pengelolaan minyak di Venezuela. 

“Kita akan membangun kembali infrastruktur minyak (di Venezuela), yang akan menelan biaya miliaran dolar,” ujar Trump, Sabtu.

Ketika wartawan mencecar Trump soal pernyataan itu, Trump menjawab, “Kita akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah, dan kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela dan orang-orang dari luar Venezuela yang dulunya berada di Venezuela, dan juga kepada Amerika Serikat dalam bentuk penggantian atas kerusakan yang disebabkan oleh negara itu," katanya seperti dikutip ABC News. 

Jatuhnya Venezuela ke tangan AS memunculkan kecaman dari komunitas internasional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut serangan AS ke Venezuela telah melanggar hukum internasional karena menyerang negara berdaulat. Ia mendorong pemerintahan Trump untuk membebaskan Maduro dan istrinya. 

“Apapun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya,” kata Anwar dalam akun X-nya, Minggu (4/1/2026).

Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk agresi militer AS ke Venezuela. Dikutip dari Reuters, Kemlu Rusia mengecam alasan serangan tersebut sebagai alasan yang tidak berdasar. 

"Dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak berdasar. Permusuhan ideologis telah mengalahkan pragmatisme bisnis dan kemauan untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan prediktabilitas."

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Arief Isdiman Saleh, S.I.P., M.Si., Ph.D., menyebut langkah Trump telah mencederai hukum internal AS dan hukum internasional. Di dalam negeri, Trump mengambil kebijakan serangan tanpa mempertimbangkan persetujuan dua per tiga anggota kongres. 

Sekalipun Maduro dianggap korup dan otoriter, Arief mengatakan tak seharusnya pemerintah AS menjalankan operasi tanpa persetujuan kongres. Hal seperti ini bukan kali pertama dilakukan oleh Presiden Negeri Paman Sam. 

Amerika Serikat memiliki War Powers Resolution yang disahkan pada 1973. Aturan ini membatasi kemampuan presiden menggunakan kekuatan militer tanpa otorisasi kongres. Sayangnya, hampir setiap presiden AS pernah melakukan serangan tanpa persetujuan kongres. 

Invasi AS ke Venezuela juga melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang menyatakan setiap negara memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan yang berdaulat tanpa intervensi asing. “Trump ini menangkap Maduro lalu nanti minyak di Venezuela dikelola AS sampai batas waktu tertentu secara gamblang,” ujar dia, Rabu (7/1/2026).

Kesakralan piagam PBB yang dilanggar AS jelas memunculkan kekhawatiran komunitas internasional. Arief menyebut bukan tidak mungkin risiko invasi serupa akan terjadi di negara lain. Sebutlah Cina dengan Taiwan, Rusia dengan Ukraina, atau Korea Utara dengan Korea Selatan. 

Arief memprediksi AS akan mengambil alih pemerintahan melalui pihak oposisi. Hal ini berpotensi membuka perpecahan di level rakyat dan perlawanan terhadap AS. “Sejauh yang memerintah sementara ini bisa dikendalikan oleh AS, Amerika mungkin tidak akan ikut campur lebih dalam lagi,” kata dia. 

Teranyar, Presiden Trump menginginkan pemilu digelar di Venezuela untuk memilih pemimpin baru. Namun, pemilu tersebut tidak akan digelar dalam jangka 30 hari ke depan. “Kita harus memperbaiki negara ini terlebih dahulu. Anda tidak bisa mengadakan pemilu. Tidak mungkin rakyat bisa memilih,” kata Trump kepada wartawan NBC News.

Penangkapan Maduro dalam operasi singkat itu memunculkan pertanyaan publik, mengapa seorang kepala negara berdaulat dapat ditangkap oleh tentara negara lain di ibu kotanya sendiri?

Dua setengah jam adalah waktu yang relatif singkat untuk menembus lingkaran terdekat Presiden Maduro. Menurut Arief, AS dapat leluasa menembus pertahanan Maduro karena sebelumnya telah melakukan infiltrasi terhadap militer Venezuela.

“Ada pengkhianatan dari dalamnya, karena banyak sekali orang-orang ring satu Maduro yang justru membocorkan informasi,” kata Arief. Ia meyakini ada dinamika tersendiri di tubuh militer Venezuela yang membuat pertahanan negara begitu leluasa dijebol.

Arief membandingkan dengan serangan AS ke Panama tahun 1989. Dalam serangan itu, AS membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk menggulingkan pemimpin de facto Panama, Jenderal Manuel Noriega. 

Penangkapan Maduro seharusnya membawa pelajaran bagi Indonesia. Di tengah konstelasi global yang tak menentu, perlu ikhtiar lebih dalam menjaga kedaulatan negara. 

Arief mendorong pemerintah untuk menyikapinya dengan waspada. Jika Maduro dapat diringkus berkat sejumlah pejabat yang membelot, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi di Indonesia. 

“Kita juga harus waspada dengan siapa-siapa saja di dalam pemerintahan kita. Apakah benar mengabdi kepada rakyat atau ada kepentingan,” tegasnya.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kesempatan untuk memainkan perannya di percaturan politik global. Posisi Indonesia yang mewakili negara belahan selatan, katanya, seharusnya mampu menggalang solidaritas global untuk menekan negara adidaya untuk menghentikan agresi militer. 

Solidaritas tersebut sangat penting agar mengimbangi kekuatan hegemoni besar negara adidaya. Serangan Sabtu lalu semakin jelas menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan hegemoni besar dunia masih melanggengkan imperialisme masa kini. “Atau neoimperialisme,” tandas dia. 

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva