Seluruh staf dan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mendapatkan kompensasi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan Bersama Rektor UMS dan Dewan Pembina Harian Nomor 99/IV/2019 tentang Remunerasi Pegawai UMS. Selain itu, Keputusan Rektor UMS Nomor 16/VII/2024 mengatur kenaikan gaji pokok bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap. Dengan demikian, setiap dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan tunjangan makan, keluarga, kesehatan, dan transportasi, serta bonus hari raya atau akhir tahun yang dibayarkan setiap bulan.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Manfaat dan Dukungan Keuangan

Selain gaji pokok, staf UMS menerima berbagai tunjangan tambahan yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan finansial dan keseluruhan. Tunjangan ini meliputi tunjangan transportasi, tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan beras, insentif kehadiran, insentif uang makan, insentif lembur, serta bonus hari raya atau akhir tahun. Tunjangan ini memastikan bahwa karyawan UMS dapat mempertahankan standar hidup yang layak dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

UMS juga berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi staf akademik dan nonakademiknya melalui Muhammadiyah Medical Center (MMC). Layanan klinik di MMC meliputi pemeriksaan umum (termasuk konsultasi kesehatan seksual dan reproduksi), perawatan kesehatan gigi dan mulut, dan layanan fisioterapi. Selain itu, UMS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi semua karyawan. UMS juga menawarkan Dana Kesehatan untuk menanggung biaya perawatan kesehatan yang tidak termasuk dalam cakupan BPJS Kesehatan.

Kebijakan kompensasi dan tunjangan terstruktur UMS menegaskan komitmennya terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil dan upah layak, sejalan dengan standar regional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial karyawan dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih berkelanjutan di Jawa Tengah.

Peraturan Penggajian Pegawai UMS

Di UMS, tidak ada perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Gaji di UMS ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan lama masa kerja di universitas.

Surat Keputusan Kenaikan Upah Pegawai