Bongkar-Pasang Kementerian Kabinet Merah Putih

Di era Kabinet Prabowo-Gibran, salah satu terobosan besar terjadi di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Sektor yang sebelumnya bergeliat di satu atap kini terbagi menjadi tiga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Mu’ti; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro; serta Kementerian Kebudayaan oleh Fadli Zon.

Pemekaran tersebut memicu berbagai pandangan dari kalangan akademisi, termasuk dari Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. dan Dr. Main Sufanti, M.Hum., dosen pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Langkah untuk memecah dan menggabungkan suatu kementerian bukanlah hal yang baru dalam sejarah birokrasi Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, langkah serupa telah beberapa kali diambil pemerintah, seolah menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Layaknya era Presiden Joko Widodo, Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2021. 

Saat itu, Nadiem Makarim ditunjuk sebagai menteri, yang kemudian meluncurkan kurikulum baru, yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sayangnya, langkah tersebut terus menuai perdebatan. Banyak program Nadiem yang dinilai masyarakat belum mampu menyentuh langsung kebutuhan nyata di lapangan. 

Dalam wawancaranya bersama kami, Harun berpendapat pemekaran di sektor  pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi memiliki tujuan untuk memfokuskan birokrasi. Namun di sisi lain juga membawa tantangan dalam menjalankan berbagai program yang lebih luas. “Dengan pemekaran ini, fokus tiap sektor diharapkan akan lebih tajam,” ucapnya mengawali.

Khususnya dalam ranah pendidikan, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran diharapkan dapat mengevaluasi dan mengkaji ulang beberapa kebijakan pada era sebelumnya agar lebih efektif. Salah satunya adalah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang cukup menuai perhatian. Harun menilai program Merdeka Belajar yang telah berjalan memiliki konsep yang baik, terutama dalam memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Namun, ia menyarankan agar implementasinya lebih disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di berbagai daerah.

“Perlu ada evaluasi agar setiap perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, baik di kota besar maupun di daerah, supaya dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Dalam hal ini, pemerataan infrastruktur pendidikan adalah yang terpenting,” ujarnya.

Argumen Harun soal ketimpangan pendidikan di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Mengutip GoodStats, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukkan bahwa 5,11% penduduk desa belum pernah sekolah, sementara hanya 1,93% penduduk di perkotaan yang mengalami hal serupa. Selain itu, hanya 27,98% penduduk desa yang menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, dibandingkan dengan 49,16% di perkotaan. 

Angka-angka tersebut seolah menjadi peta yang menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini akan menjadi PR penting menteri-menteri dan wakil-wakil menteri urusan pendidikan Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik presiden Prabowo Subianto.

“Semoga ke depannya ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan yang lebih progresif, supaya setiap anak, tanpa memandang lokasi, mendapatkan kesempatan belajar yang setara, utamanya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil),” kata Harun. 

Seperti halnya yang disampaikan Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta saat ditemui wartawan usai serah terima jabatan. Dirinya mengungkapkan, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Lalu untuk Kurikulum Merdeka, ini kan kebijakan yang masih baru, ya. Meski sudah diimpelementasikan, namun dalam praktiknya, belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak tergesa-gesa,” Senin (21/10/2024). 

Abdul Mu'ti akan memastikan kementerian di bawah kepemimpinannya akan bergerak cepat dengan memprioritaskan berbagai target menengah dan panjang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga mengklaim akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. 

“Untuk pendidikan bermutu memang perlu adanya peningkatan sarana prasarana, dan itu sudah ada izin dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Beliau tadi menyampaikan, kalau untuk kepentingan pendidikan, itu harus diprioritaskan dalam APBN,” tambah Abdul Mu’ti dalam acara silaturahmi dengan awak media. Tak selang lama, ada salah seorang wartawan yang menyinggung tentang kenaikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Segera Abdul Mu'ti menimpali, “Kayaknya iya, naik. Tapi untuk angkanya berapa, saya belum tahu.”

Baca juga: Di Persimpangan Jalan Kurikulum Merdeka

Di sisi lain, Harun berpendapat meski Kurikulum Merdeka menuai kontroversi, beberapa program di dalamnya cukup memberikan dampak positif bagi pendidikan. Misalnya di ranah pendidikan tinggi, ada Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), program yang ia rasa sangat bagus dalam memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di kampus-kampus ternama dunia.

“Menurut saya IISMA bisa dipertahankan. Program ini mampu memberikan pengalaman akademik, serta memperluas jaringan dan perspektif mahasiswa Indonesia di kancah internasional yang jauh lebih luas,” imbuh Wakil Rektor I UMS itu. Begitu pun program Wirausaha Merdeka (WMK), yang dianggap penting oleh Harun dalam mencetak lulusan berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing. 

Saran dan masukan terhadap program pendidikan era Nadiem Makarim juga datang dari Main Sufanti, seperti persoalan mendasar kesejahteraan para pendidik di Indonesia. 

“Kesejahteraan guru, terutama honorer, masih menjadi masalah yang tak kunjung usai. Meskipun program digitalisasi dan pelatihan banyak dicanangkan, namun gaji dan tunjangan yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja mereka,” ungkap Main.

Pernyataan Main selaras dengan data Databoks, yang mengungkapkan sebanyak 74,3% responden guru honorer atau kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Dari kelompok tersebut, 20,5% di antaranya masih digaji dibawah Rp500 ribu per bulan.

Baca juga: Mengurai Stigma Status Sosial Ekonomi dalam Dunia Pendidikan 

“Tolong masalah satu ini segera dituntaskan! Bagaimana mereka bisa fokus mengajar dengan baik, jika untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit? Kita bicara soal masa depan generasi muda, dan itu sangat bergantung pada guru-guru yang sejahtera dan dihargai secara layak,” harap dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMS itu tegas.

Pemekaran ini mungkin akan berimbas pada penyatuan visi dari ketiganya. Main berharap sinergi antara Abdul Mu'ti, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan Fadli Zon bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. 

“Koordinasi dan komunikasi antarmenteri harus kuat agar kebijakan pendidikan dapat berjalan selaras,” jelasnya. Sebab tanpa integrasi yang harmonis, kebijakan yang diharapkan justru bisa menjadi tumpang tindih dan kurang efektif. 

Dengan adanya pemekaran ini, Main menilai peran masing-masing kementerian dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai.

Menteri pendidikan sekarang dihadapkan pada ekspektasi besar untuk tak hanya mengkaji ulang program yang sudah berjalan, tetapi juga menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Pastinya saya dan seluruh pendidik di negeri ini mengharapkan hal-hal yang sama. Semoga ke depannya, peta pendidikan yang baru dapat mengarahkan kita semua menuju pada pendidikan yang merata, berkualitas dan menyejahterakan, serta adaptif terhadap perkembangan global,” pesan Main.

Penulis: Genis Dwi Gustati

Editor: Al Habiib Josy Asheva