Deflasi Beruntun: Sinyal Perekonomian Lesu

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Data teranyar menyebut deflasi bulanan sebesar 0,12 persen terjadi pada September 2024.

Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa yang akibat berkurangnya jumlah uang beredar dalam waktu tertentu. Deflasi pertama kali dilaporkan pada Mei 2024 sebesar 0,03 persen. Kemudian deflasi menyentuh 0,08 persen pada Juni dan semakin dalam pada Juli menjadi 0,18 persen. Deflasi sempat membaik pada Agustus–menyentuh 0,03 persen–sebelum akhirnya kembali memburuk September lalu

Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain cabai merah sebesar 0,09 persen, cabai rawit sebesar 0,08 persen, bensin sebesar 0,04 persen, serta telur dan daging ayam ras sebesar 0,02 persen.

Menurut ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., deflasi yang terjadi di Indonesia selama lima bulan terakhir ini lebih banyak disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. 

Baca juga: Kelas Menengah: Kian Terimpit Meski Didamba Negara

Penurunan daya beli masyarakat ini terjadi karena adanya masalah di industri padat karya di Indonesia terutama tekstil yang menyebabkan banyak perusahaan tekstil ditutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pewartaan Kumparan, Selasa (1/10/2024), mengatakan sebanyak tujuh perusahaan tekstil melakukan PHK akibat dinyatakan pailit dan delapan perusahaan melakukan PHK karena menjalankan efisiensi.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sebanyak 15.114 buruh pabrik terkena PHK sepanjang Januari hingga 9 September 2024. Sedangkan menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah pekerja yang terkena PHK sampai Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Dampaknya langsung terasa dengan bertambahnya jumlah pengangguran dan penurunan bisnis pada perusahaan yang ada di rantai pasok tekstil. 

Faktor upah juga menjadi soal. Menurut Anton, masyarakat kian terimpit akibat kenaikan upah minimum yang terlalu kecil sehingga tidak mendorong daya beli. Ini diperparah dengan beban bunga bank yang tinggi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengatur kembali pengeluarannya, dengan memprioritaskan tanggungan wajib seperti cicilan kendaraan, cicilan rumah, ataupun kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. 

“Masyarakat harus memfokuskan diri untuk membayar cicilan kredit bulanan dan mengurangi konsumsi,” ujar Anton saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (9/10/2024).

Deflasi artinya membuat sebagian masyarakat yang melek kondisi perlambatan ekonomi lebih memilih menahan diri dengan tidak membelanjakan uangnya. Penurunan daya beli ini memicu deflasi yang dirasakan Indonesia saat ini. Deflasi beruntun di Indonesia memberikan sinyal bahaya bagi perekonomian nasional. 

Menurut Anton, penurunan harga merupakan respon dari penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Salah satu indikasi penurunan permintaan barang terlihat dalam Laporan Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Produsen September 2024. Isinya telah terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,28 persen. 

Hal itu diperkuat dengan laporan BPS yang menyebut konsumsi rumah tangga pada triwulan II tahun 2024 hanya tumbuh positif sebesar 4,93 persen. Angka ini turun dibanding triwulan II tahun 2023 yang mencapai 5,22 persen dan triwulan II tahun 2022 yang mencapai 5,52 persen. 

“Hal ini berarti mengonfirmasi deflasi di Indonesia terjadi karena penurunan daya beli masyarakat,” terang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS itu.

Dia menjelaskan dampak negatif deflasi dalam jangka waktu menengah adalah penurunan kapasitas produksi dari berbagai industri di Indonesia, karena ada penurunan permintaan terhadap barang dan jasa.

Anton melihat deflasi yang terjadi saat ini belum memunculkan resiko krisis ekonomi. Dia juga menepis potensi resesi akibat deflasi beruntun di Indonesia. Sebab pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen. Sementara pada triwulan II 2024 turun menjadi 3,79 persen.  

“Indikator makro ekonomi masih dalam kondisi normal meskipun ada gejala perlambatan ekonomi,” paparnya.

Namun demikian, secara year-on-year pertumbuhan PDB pada triwulan II tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Selain itu, berdasar jenis lapangan usahanya, pengeluaran lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman menyumbangkan 10,17 persen untuk pertumbuhan PDB.

“Resesi ekonomi ditandai dengan pertumbuhan PDB negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sedangkan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa berdasarkan data tidak ada gejala resesi,” jelas peneliti Pusat Studi Penelitian Pengembangan Manajemen dan Bisnis UMS itu.

Sejumlah strategi harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif deflasi. Guru Besar Program Studi Manajemen UMS itu mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan, yakni meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, cara pertama dapat dilakukan dengan memberi bantuan pada masyarakat kelas menengah dengan penghasilan bulanan antara Rp3-5 juta. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai, kupon makan, subsidi kepemilikan perumahan (bukan mekanisme Tapera), hingga subsidi biaya pendidikan dan kesehatan dengan menambah jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. 

Cara kedua adalah mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat kelas menengah dengan penghasilan Rp3-5 juta, seperti menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada 2025. 

Anton menyarankan pemerintah mengintensifkan penerimaan pajak dari kelompok masyarakat kelas atas untuk meningkatkan peningkatan penerimaan pajak. Kegagalan program tax amnesty pemerintahan Jokowi seharusnya menjadi pelajaran untuk menyusun program baru demi mengintensifkan penerimaan pajak bagi kelompok masyarakat kelas atas di Indonesia. 

Dampak negatif deflasi juga dapat diatasi dengan memperbaiki iklim investasi. Caranya dengan memberikan insentif investasi kepada investor industri padat karya yang menyerap tenaga kerja besar. Gejala berkurangnya lapangan kerja di sektor formal saat ini semakin nyata dengan banyaknya pabrik tekstil yang ditutup. Industri formal yang masih bertahan harus bersaing dengan industri digital dan padat modal yang makin subur.

“Bisnis digital dan industri padat modal seperti pertambangan memang tengah menggeliat di Indonesia, tetapi daya serap tenaga kerja industri ini tidak sebesar industri padat karya,” kata Anton.

Anton menakar proyeksi ekonomi di tahun 2025 di mana pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan porsi investasi. Dia juga mendorong pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Lonjakan jumlah pekerja yang terkena PHK selaras dengan peningkatan deflasi.

“Apabila tidak ada perbaikan dari sisi penciptaan lapangan kerja, maka kondisi ini bisa memburuk,” tuturnya.

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva