Menakar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025

Sejumlah lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah merilis prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa ekonomi Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan di kisaran 5 hingga 5,1 persen. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 5,2 persen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada pidato kenegaraan terakhirnya, Jumat (16/8/2024), mengatakan perekonomian global yang relatif stagnan membuat perekonomian Indonesia bertumpu pada permintaan domestik. 

“Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi,” ujar Jokowi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Setelahnya, selama empat bulan menuju 2025, Indonesia dihadapkan berbagai persoalan yang membuat masyarakat cemas terkait perekonomian Indonesia setahun ke depan. Mulai dari transisi kekuasaan, kegagalan pemerintah menyelamatkan pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara, hingga rencana implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang belakangan dibatalkan pemerintah di detik terakhir 2024. 

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stagnan di angka 5 persen. Menurut Anton, stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut merupakan imbas pandemi Covid-19. 

Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menyerap pertumbuhan angkatan kerja, Anton menyebut Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen. Sedangkan, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi pemerintahannya mencapai 8 persen. “Saya kira itu hal yang terlalu ambisius,” kata Anton saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (31/12/2024). 

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi pada 2025. Anton menjelaskan, incremental capital output ratio (ICOR) di Indonesia masih relatif tinggi dibanding negara lainnya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ICOR Indonesia mencapai 6,33 persen pada 2023. Dilansir CNBC Indonesia, angka tersebut lebih rendah dibanding ICOR Malaysia di angka 4,5 persen, Thailand 4,4 persen, Vietnam 4,6 persen, dan Filipina 3,7 persen. 

ICOR adalah parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. ICOR dapat digunakan negara untuk mengukur kebutuhan investasi  dan target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS itu berkata, jika Indonesia ingin mengerek pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka membutuhkan modal investasi 7 persen. Sedangkan negara lain di kawasan ASEAN misalnya, hanya membutuhkan 3 hingga 4 persen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1 persen. “Kalau kita butuh tujuh kali lipat hanya untuk menaikkan satu persen, itu kan berarti ndak efisien,” tegas dia.

Inefisiensi tersebut, lanjutnya, tidak lepas dari faktor kesenjangan pendapatan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari laporan BPS pada Maret 2024 yang memuat rasio gini Indonesia dengan skor 0,379. 

Rasio gini adalah indeks untuk mengukur kesenjangan yang berkisar antara nol hingga satu. Jika rasio gini semakin mendekati satu, maka mengindikasikan kesenjangan semakin tinggi. Menurut Anton, rasio gini Indonesia terbilang tinggi karena nyaris mendekati 0,4.

“Bandingannya dengan seribu orang biasa. Artinya, dari empat orang terkaya di Indonesia, kekayaannya itu sama dengan kekayaan seribu orang Indonesia,” jelasnya. 

Baca Juga: Deflasi Beruntun: Sinyal Perekonomian Lesu

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Juli 2024 yang menyebut sekitar 580 juta nasabah atau 98,9 persen masyarakat Indonesia memiliki jumlah tabungan di bawah Rp100 juta. “Ini sudah menunjukkan kesenjangan yang luar biasa,” imbuh Anton. 

Selain persoalan disparitas pendapatan, tantangan lainnya datang dari kebocoran anggaran negara. Suara melansir hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan sebanyak 40 persen APBN mengalir ke kantong koruptor setiap tahun. 

Diwartakan Tempo, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan total kerugian negara akibat korupsi pada 2023 mencapai Rp56 triliun. Sedangkan uang yang kembali ke kas negara hanya Rp7,3 triliun. 

Anton memaparkan, rasuah yang dilakukan para pejabat pemerintahan menjadi dalang penyebab perlambatan ekonomi dan mengganggu iklim investasi. Bribing atau penyuapan menjadi salah satu bentuk korupsi yang membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Biaya investasinya tinggi, udah gitu pelayanannya lambat,” beber dia. 

Disinggung mengenai faktor global dan risiko perang dagang jilid II antara Amerika Serikat dan Cina, Anton menjelaskan Indonesia tidak akan mengalami dampak signifikan dari perang dagang tersebut. Fokus utama saat ini adalah peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. 

Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian Indonesia adalah mengurangi ketergantungan barang impor. “Ketergantungan impor kita ini gede banget,” tegas guru besar bidang ilmu manajemen UMS itu. Hal tersebut kian diperparah manakala Kementerian Perdagangan mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

Mengutip Tirto, aturan relaksasi impor tersebut disahkan untuk sejumlah komoditas, seperti besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, hingga produk elektronik. Imbasnya, industri formal dalam negeri pun berguguran. 

Salah satunya industri tekstil yang semakin berdarah-darah dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Puncaknya, PT Sri Rejeki Isman–kongsi tekstil terbesar se-Asia Tenggara–akhirnya dinyatakan pailit yang membuat puluhan ribu buruh terancam kehilangan mata pencaharian.

“Kalau ketergantungan impor bisa kita kurangi dengan membangun industri substitusi impor, bisa mengurangi dampak jika terjadi ketidakstabilan perekonomian global,” tambahnya.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut kelas menengah di Indonesia anjlok hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Dari sekitar 60 juta jiwa kelas menengah pada 2018, kini tersisa 52 juta jiwa kelas menengah pada 2023.

Baca Juga: Kelas Menengah: Kian Terhimpit Meski Didamba Negara

Untuk menjawab tantangan tersebut, Anton menekankan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat masyarakat kelas menengah. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran kelas menengah yang sering membengkak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu caranya dengan memperluas jangkauan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kelas menengah.

“Kalau sekarang kan (KIP) berada di golongan miskin, ya. Terutama KIP kuliah kalau tujuannya untuk memperbaiki sumber daya manusia,” kata Anton. “At least di kelas menengah yang paling bawah.”

Perbaikan industri formal juga mesti digarap serius. Kelas menengah merupakan kelompok terampil yang membutuhkan lapangan pekerjaan formal yang sesuai dengan kompetensi.

Industri formal harus kembali memiliki daya saing untuk memperluas jangkauan bisnisnya dan membuka lapangan pekerjaan baru. “Ketika kesempatan kerja yang formal tadi diperluas dan lebih baik, saya kira itu yang akan menolong kelas menengah kita dan memacu pertumbuhan ekonomi,” sambung dia. 

Anton mendorong pemerintah untuk melanjutkan program bantuan langsung tunai, hingga hibah usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi juga harus diperkuat. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa percaya pemodal untuk berinvestasi di Indonesia. 

Optimisme menyambut tahun baru juga seharusnya dibarengi dengan itikad baik pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional. “Kalau itu semua dilakukan, saya kira pertumbuhan ekonomi yang lebih baik itu bisa terjadi,” pungkasnya. 

Penulis: Gede Arga Adrian

Editor: Al Habiib Josy Asheva